Industri Hasil Tembakau Harus Merdeka

Mukhamad Misbakhun, Anggota Komisi XI DPR RI, mengatakan bahwa banyak intervensi asing yang ingin menghilangkan IHT Indonesia. Agenda global ini kemudian kemudian masuk ke peraturan di banyak negara. Ini membuat seakan-akan tembakau itu hanya urusan kesehatan saja. 

"Padahal ada buruh, petani, dan lain-lain,” ungkapnya. 

Misbakhun menambahkan, para aktivis anti tembakau tidak pernah bisa memberikan bukti konkrit bahwa pengeluaran untuk rokok lebih besar dari penerimaan negara, namun kontribusi IHT kepada ekonomi adalah nyata. Ia juga mengungkapkan bahwa kebijakan IHT Indonesia banyak dipengaruhi para filantropis. 

“Kalau kita bicara merdeka atau mati itu, ya pasti kita mati. Kita tidak bebas dalam menentukan arah kebijakan kita, dan kita tidak mandiri dalam menentukan dana pembangunan kita,” tegasnya.

Di kesempatan yang sama, Sosiolog dan Budayawan, Ngatawi Al-Zastrouw, melihat bahagimana tembakau Indonesia dianaktirikan oleh Pemerintah, dipaksa untuk terus bekerja namun keberadaannya tidak pernah diakui. 

“Tembakau bukan satu-satunya produk Indonesia yang dimatikan oleh lembaga internasional. Kopra dan jamu juga dibunuh secara sistematis sebagai akibat dari kolusi dan kolaboradi dari pihak asing. Kalau IHT mati, ditakutkan nanti masyarakat akan beralih ke produk ilegal karena keinginan untuk merokok masyarakat tidak pernah menurun,” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa untuk tidak mematikan IHT, kita dapat balas dengan meningkatkan ekspor tembakau. Kemudian, menaikkan ketrampilan petani tembakau agar dapat memenuhi standar internasional sehingga mereka tidak mati. Selanjutnya adalah membuat kebijakan untuk menurunkan impor tembakau. 

“Impor tembakau meningkat tapi produksi tembakau lokal kurang dan kesejahteraan petani tidak berubah, itu sangat aneh,” katanya. Kemudian ia menambahkan, tata niaga perdagangan tembakau harus disehatkan agar kita dapat mentransformasi IHT dari merdeka atau mati menjadi IHT merdeka dan sejahtera.

Dalam tanggapannya, Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar (Mintemgar), Kementerian Perindustrian, Edy Sutopo menyampaikan usulannya untuk tidak menaikkan cukai rokok, karena ekonomi IHT masih belum pulih, dan jika cukai tetap dinaikkan, maka rokok ilegal akan semakin meningkat peredarannya. Menurutnya, sistem 10 layer yang diterapkan merupakan sistem yang paling adil.

“Kami tidak setuju dengan revisi PP 109 Tahun 2012 dan ratifikasi FCTC. Kami juga mendorong agar kesejahteraan petani ditingkatkan melalui DBHCHT (dana bagi hasil cukai hasil tembakau) dan terus mendorong pembatasan importasi tembakau dan kemitraan komunitas petani agar petani tembakau kita semakin sejahtera,” ungkap Edy. Menurutnya, belum waktunya melakukan revisi PP 109 Tahun 2012.