Sengketa Unit Link Berujung di LAPS SJK, Perusahaan Asuransi Nyatakan Patuh Ikuti Aturan OJK

Merespons kritik tersebut, Prudential Indonesia menyatakan perusahaan terus melakukan pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan kepada para tenaga pemasar. Selain itu, perusahaan juga memastikan tenaga pemasar telah memiliki sertifikasi yang memadai guna memastikan tenaga pemasar dapat memberikan informasi dan solusi yang tepat kepada nasabah sesuai dengan kebutuhan dan profil risiko nasabah.

“Prudential Indonesia juga terus menerapkan mekanisme kontrol dan pengawasan untuk menjaga kualitas seluruh tenaga pemasar,” terang Luskito.

Di sisi lain, lanjut Luskito, Prudential Indonesia juga mengimbau nasabah untuk mempelajari produk yang dibeli serta manfaat yang didapatkan secara teliti. Nasabah juga diminta untuk tidak ragu bertanya secara lebih detail mengenai informasi produk kepada tenaga pemasar maupun menghubungi Prudential Indonesia secara langsung di jalur komunikasi resmi yang telah dicantumkan di situs web Prudential Indonesia agar mendapatkan penjelasan yang lebih lengkap dan terperinci.

Selain itu, Prudential Indonesia juga fokus mendorong pertumbuhan tingkat literasi asuransi masyarakat Indonesia melalui berbagai upaya edukasi melalui beragam kanal komunikasi serta kerja sama dengan berbagai pihak. “Dengan upaya tersebut, diharapkan masyarakat bisa benar-benar merasakan manfaat terlindungi asuransi jiwa,” tambah Luskito.

Sementara dari pihak otoritas keuangan itu sendiri, OJK telah menyatakan akan segera mengeluarkan regulasi baru terkait produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) atau yang dikenal sebagai unit link.

Sebagaimana yang telah diberitakan sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank OJK Riswinandi menjelaskan penyempurnaan aturan unit link akan meliputi area spesifikasi produk, persyaratan perusahaan untuk dapat menjual PAYDI, praktik pemasaran, transparansi produk, dan pengelolaan investasi.

OJK menegaskan perusahaan yang dapat memasarkan PAYDI wajib memiliki sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur yang memadai. “Mulai dari aktuaris, ahli investasi, sistem informasi yang mendukung pengelolaan PAYDI, dan permodalan yang memadai,” tutur Riswinandi dalam keterangannya pada akhir Januari lalu.

Adapun dari sisi pemasaran itu sendiri, yang disebut sebagai akar masalah kasus unit link, OJK akan menyusun pengaturan signifikan dalam proses pemasaran unit link dan transparansi informasi kepada konsumen. Hal ini dilakukan dengan mewajibkan agen pemasar telah memperoleh pelatihan unit link dan memiliki sertifikat.

OJK juga akan meminta perusahaan asuransi untuk tidak menerima premi sebelum memastikan bahwa pertanggungan dapat diterima. Perusahaan juga diminta untuk memastikan pemahaman pemegang polis melalui penjelasan atas ringkasan produk dan fund fact sheet serta pengisian pernyataan pemahaman pemegang polis yang direkam sebagai bukti jika terjadi sengketa.

Kemudian, ketika polis telah terbit, perusahaan diwajibkan melakukan welcoming call kepada pemegang polis yang direkam sebagai bukti jika terjadi sengketa, menyampaikan laporan perkembangan nilai tunai masing-masing pemegang polis secara berkala, menyampaikan fund fact sheet atas subdana yang dimiliki pemegang polis, dan menyediakan informasi NAB harian di situs web perusahaan.