Eksekusi Brigadir J, Nasib Ferdy Sambo Gak Bakal Berujung Tembak Mati, Loh Kok Bisa?

Dia tidak menepis di mana jaksa bisa saja memasukkan altertatif hukuman mati kepada tersangka yang disangkakan Pasal 340 KUHP. Hanya saja, jaksa harus berpikir matang bila kasus ini ingin diarahkan pada hukuman mati. 

"Mengenai jalannya persidangan, dengan Pasal 340 atau 338 atau 216 KUHP dan jumlah alat bukti dan saksi mahkota yang begitu banyak, bila perkaranya di-splitsing atau dipisahkan, jaksa tidak akan terlalu sulit membuktikannya," pungkas dia.

Baca Juga: "Ada Judi, Sabu, Miras", Putri Candrawathi Mau Laporkan Ferdy Sambo, Brigadir J Cuma Kambing Hitam!

Namun, Pakar Hukum Pidana dari Universitas Padjadjaran, Prof. Romli Atmasasmita tak yakin Sambo bakal didakwa hukuman mati. Alasannya, kasus ini tidak memiliki kaitan dengan kepentingan masyarakat luas, dan kepentingan keamanan negara.

"Saya tidak yakin, hakim akan menjatuhkan hukuman mati. Karena kasus pembunuhan ini kan dipicu oleh urusan keluarga antara Irjen FS dan istri, Nyonya PC (Putri Candrwathi). Tidak ada kaitannya dengan kepentingan masyarakat luas dan keamanan negara," tandas Romli, saat dihubungi Rakyat Merdeka, kemarin. 

Romli menjelaskan, pembunuhan berencana yang maksimal dapat dijatuhi pidana mati minimal 20 tahun pidana penjara, sesuai Pasal 340 KUHP, termasuk tindak kejahatan terberat di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang saat ini berlaku.

Jika dakwaan terbukti, dan kemudian menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap melalui Mahkamah Agung (MA), maka eksekusi hukuman mati yang dilaksanakan dengan cara ditembak mati, biasanya dilakukan di Pulau Nusakambangan.

"Tapi tentu saja, tidak semudah itu. Karena dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak harus sama sependapat dengan jaksa penuntut," pekik akademisi kelahiran 1 Agustus 1944 itu.

Dalam hukum pidana, sambung Romli, motivasi kerap dijadikan pertimbangan hakim terkait masalah kemanusiaan. Bukan urusan orang mati, terluka, atau cacat korban saja. "Karena itu, hakim wajib memiliki wawasan yang luas. Orang yang mencuri karena serakah, hukumannya tidak bisa disamakan dengan orang yang mencuri karena kelaparan," paparnya.

Sebelumnya, Menkopolhukam, Mahfud MD berjanji akan terus mengawal kasus ini hingga nanti dilimpahkan ke kejaksaan dan masuk ke pengadilan. Ia berharap, kejaksaan mampu membuat konstruksi hukumnya dengan membuat dakwaan dan tuntutan hukum yang setimpal. 

Baca Juga: Periksa Bharada E Terkait Perkembangan Kasus "Duren Tiga Berdarah" Ferdy Sambo, Komnas HAM Konfirmasi Hal Ini

"Kami mendorong agar Kejaksaan punya semangat yang sama dengan Polri.  Kejaksaan harus benar-benar profesional menangani kasus ini," pinta Mahfud.