Mendagri Turun Langsung Dorong Pemda Jambi Kendalikan Laju Inflasi

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian turun langsung mendorong pemerintah daerah (Pemda) Jambi agar dapat mengendalikan laju inflasi. Pasalnya, berdasarkan data yang dikantonginya, laju inflasi di Provinsi Jambi mencapai 8,55% per Juli 2022. Meski angka tersebut masih tergolong dalam kategori inflasi rendah, namun penanganan tetap diperlukan agar tidak semakin naik.

"Masih ringan, tapi kita perlu waspadai jangan sampai masuk inflasinya, masuk ke angka yang (kategori) sedang," ujar Mendagridalam keterangan tertulisnya, Minggu (28/8/2022).

Berdasarkan laporan yang disampaikan jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi, Mendagri mengapresiasi karena Gubernur dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) telah bergerak cepat usai pemerintah pusat mengumumkan laju inflasi di daerah. Dalam rapat tersebut, diketahui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jambi telah bergerak cepat mengevaluasi penyebab tingginya laju inflasi.

Baca Juga: Tak Sependapat dengan Tim yang Ada di Jakarta, Pengacara Keluarga Brigadir J di Jambi Minta Kasus Pembunuhan Berencana Diutamakan

"Tadi ada beberapa komoditas (yang naik harganya) ya, mungkin sudah disampaikan Bapak Gubernur juga ke media, mulai masalah harga cabai merah, ada bawang merah, dan lain-lain," terangnya.

Hal itu menunjukkan TPID Provinsi Jambi yang dipimpin Gubernur telah mengetahui masalah yang dihadapi. Kemudian turut dipaparkan pula solusi dan penanganan inflasi, baik jangka pendek maupun menengah utamanya dalam mengatasi kenaikan harga sejumlah komoditas.

"Baik dengan kerja sama antardaerah, kerja sama dengan teman-teman TNI, menanam cabai untuk menambah suplai (komoditas)," terangnya.

Mendagri menegaskan, inflasi hanya dapat ditangani dengan kerja bersama. Karenanya, penanganan itu tak bisa hanya mengandalkan Pemrov. Dia menegaskan, perlunya dukungan dari jajaran pemerintah kabupaten maupun kota. Apalagi agregat laju inflasi di tingkat provinsi merupakan akumulasi dari capaian di tingkat kabupaten/kota.

Baca Juga: Antisipasi Inflasi, Anak Buah Megawati Minta Presiden Tunda Kenaikan Harga BBM Subsidi

"Oleh karena itu tadi saya minta kepada BPS (Badan Pusat Statistik) dan BI (Bank Indonesia) kalau bisa juga ada angka dievaluasi secara reguler inflasi di tingkat II (kabupaten/kota)," terangnya.