Komitmen Indonesia Menuju NZE Dipertanyakan Akibat Pembatasan Penggunaan PLTS

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Berly martawardaya mempertanyakan komitmen Indonesia dalam menuju net zero emission (NZE) pada 2060.

Pasalnya di beberapa negara secara umum, ada komitmen untuk menaikan tarif dari energi kotor sehingga ada target bukan hanya jumlah ataupun proporsi renewable energy di dalam energi kapasitas.

Tetapi juga komitmen garansi pemerintah akan membeli jumlah yang cukup besar dan waktu yang cukup panjang, jadi ini memberi kepastian untuk investor dan membuat mereka berani untuk berinvestasi.

Baca Juga: Arifin Tasrif: Perlu Kolaborasi untuk Capai Target NZE 2060

"Ini di Indonesia sampai sekarang justru terbalik karena kelebihan kapasitas, sudah komitmen beli dari coal, jadi solarnya dibatasi dan yang terakhir kan maksimal 15 persen dari kapasitas rumah atau kantor listriknya jadi dibalik," ujar Berly dalam diskusi virtual, Kamis (17/11/2022). 

Berly mengatakan, hal tersebut terjadi karena sudah terlanjur membeli energi kotor dan membuat energi bersih dikurangi dari proporsi yang ada. 

"Karena kita sudah kadung beli yang kotor yang clean-nya dikurangi dan ini kan kebalik, jadi lebih enak beli yang mahal dan kotor," ujarnya.

Hal tersebut berbanding terbalik dengan perspektif global, di mana ketika harga energi bersih masih mahal maka pemerintah menyubsidi atau memberi tugas kepada perusahaan listrik untuk membeli sekian persen energi yang bersih dan kelebihan harganya ditanggung.

"Kan kalau ini agak aneh jadi dikasih target 23 persen. tapi tidak ada subsidi tambahan khusus untuk RE (renewable energy) ke PLN ya tidak sesuai global base taktis," ungkapnya. 

Adapun alasan yang diberikan oleh pemerintah maupun perusahaan listrik negara atas pembatasan PLTS tersebut dirasa kurang dapat diterima di tengah cita-cita menuju NZE. 

"Alasanya sudah over supply, dan karena sudah terlanjur dibangun untuk face out-nya butuh dan yang cukup banyak," ucapnya.