Ini Respons Negara Produsen Sawit Nomor 2 Dunia terhadap Kebijakan Baru Uni Eropa

Produsen minyak sawit terbesar kedua di dunia, Malaysia, mengatakan bahwa Uni Eropa (UE) telah memblokir akses pasar minyak nabati melalui kebijakan yang baru disepakatinya pada 6 Desember lalu.

Dalam Undang-undang baru tersebut, UE mewajibkan perusahaan untuk membuat pernyataan uji tuntas yang menunjukkan rantai pasokan mereka tidak berkontribusi terhadap perusakan hutan, atau berisiko terkena denda yang besar. Peraturan tersebut akan berlaku untuk kedelai, daging sapi, minyak sawit, kayu, kakao dan kopi serta beberapa produk turunannya.

Baca Juga: Mengenal Impor Minyak Sawit dalam Kawasan yang Terapkan Deforestation Free

Sebelumnya, dalam laman Reuters, Wakil Perdana Menteri dan Menteri Komoditas Malaysia, Fadillah Yusof, mengatakan hal ini akan mempengaruhi perdagangan bebas dan adil, serta berdampak buruk pada rantai pasokan global.

"Peraturan Produk Bebas Deforestasi adalah tindakan sengaja Eropa untuk memblokir akses pasar, merugikan petani kecil dan melindungi pasar biji minyak dalam negeri yang tidak efisien dan tidak dapat bersaing dengan harga minyak sawit," katanya, dalam sebuah pernyataan, dilansir Reuters.

Baca Juga: Ada Kelapa Sawit, Uni Eropa Resmi Setujui UU Terkait Deforestasi

Minyak kelapa sawit, yang digunakan sebagai bahan baku banyak produk, mulai dari kue hingga kosmetik dan bahan bakar, merupakan minyak nabati termurah di dunia. Namun, kelompok lingkungan menyalahkan proses budidaya yang berdampak pada deforestasi yang meluas.

Duta Besar Uni Eropa untuk Malaysia, Michalis Rokas, pada Rabu menanggapi pernyataan tersebut dan mengatakan klaim larangan minyak sawit tidak benar dan menyesatkan.