China dan Vietnam Usik Kedaulatan Laut Indonesia, Farhan: Bakamla Perlu Diperkuat

Untuk itu, kata Farhan, Bakamla perlu diperkuat mulai dari kebutuhan anggaran, peremajaan senjata, dan kewenangan penindakan. 

"Menjawab tantangan pengamanan wilayah daulat hukum di laut Indonesia, khususnya di Zona Ekonomi Eksklusif, maka harus memaksimalkan fungsi Badan Keamanan Laut sebagai Indonesian Coast Guard. Rentang tugas Bakamla yang luas dari pengawasan sampai rescue memungkinkan  Bakamla melakukan tugas pengamanan laut dengan tegas dan jelas tanpa pendekatan milteristik," tegasnya.

Baca Juga: Lihat, Vietnam Makin Berani di Laut China Selatan, Peneliti Amerika: China Mau Dilawan

Farhan juga menyayangkan Bakamla yang merupakan National Coast Guard mendapat dukungan yang sangat terbatas. Anggaran Bakamla pada APBN 2023 hanya cukup untuk patroli selama 40 hari saja dalam setahun. Akibatnya, Bakamla hanya bergerak jika ada potensi insiden atau laporan yang masuk dan ketersediaan senjata di kapal patroli Bakamla masih jauh dari kemampuan yang dibutuhkan.

"Persaingan alokasi anggaran antara badan-badan negara di Indonesia memang hal yang biasa terjadi, namun sangat disayangkan ketika Bakamla tidak mendapat dukungan afirmatif untuk anggarannya. Padahal keamanan laut perlu ditegakkan," jelasnya.

Data menunjukan ketika Kementrian Kelautan dan Perikanan pada 2014-2019 bekerja sama dengan TNI AL melakukan penegakan hukum di laut terhadap kapal ikan asing yang melakukan ilegal fishing, dengan jargon terkenal 'Tenggelamkan', meningkatkan produktivitas nelayan Indonesia.

"Sekarang data menunjukan menurunnya penegakan hukum di laut terhadap kapal asing pelaku ilegal fishing, menyebabkan menurunnya produktivitas nelayan Indonesia di Natuna. Maka bangsa ini harus berpaling kepada Bakamla untuk menegakkan hukum di laut dengan dukungan anggaran yang memadai," jelasnya.

Pemerintah, lanjut Farhan, harus berani dalam politik luar negeri bebas aktif, yaitu berkehendak menentukan dengan negara mana saja dalam kerja sama dan aktif menjaga kepentingan Indonesia. 

"Saya melihat Indonesia harus maksimal memanfaatkan kekuatan ekonomi China khususnya untuk investasi dan kemampuan manufakturing untuk menggenjot sektor riil. Namun untuk kerja sama militer, pilihan kerja sama sebaiknya kepada Amerika Serikat dan sekutunya," ungkapnya.

Selanjutnya, akses kepada mereka memberi tambahan kemampuan Indonesia dalam membangun pertahanan. Kerja sama tidak terbatas pada bidang militer saja, bahkan Bakamla pun bisa mendapatkan manfaat tersebut. Apalagi, Jepang sekarang menaikkan anggaran pertahanannya menjadi 2 persen dari GDP, yang artinya kenaikan 100 persen. 

Baca Juga: Tarif Kapal Tanker Melejit, Kinerja Buana Lintas Lautan Ikut Terkerek

"Maka, mereka butuh mitra pengamanan laut yang besar seperti Indonesia. Pilihan menarik lain yaitu meningkatkan kerja sama perikanan dengan Taiwan yang mampu menaikan produktivitas di laut Natuna dengan kepatuhan yang relatif baik juga," tegasnya.

Sementara itu, Lembaga IOJI merilis dua kejahatan yang dilakukan Vietnam dan China, di antaranya: