Tekan Angka Kemiskinan Hingga 0 Persen Tahun 2024, Pemerintah Bahu Membahu Tangani 3 Isu Ini

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyebut percepatan peningkatan kesejahteraan sosial dapat dilakukan dengan mengatasi kemiskinan ekstrem. Selain itu, kata Muhadjir, harus dilakukan percepatan penurunan angka stunting, serta melakukan revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi. 

Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta pimpinan daerah untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga mencapai target 0 persen pada tahun 2024 mendatang. Jokowi menyebut masih ada 14 provinsi yang angka kemiskinan ekstremnya masih di atas rata-rata nasional.

Baca Juga: Tingkat Kemiskinan Bisa Ditekan, Kemenkeu: Ini Berkat Subsidi Energi dari Pemerintah

Muhadjir menyebut berbagai upaya yang telah dilakukan untuk pengentasan kemiskinan ekstrem salah satunya melalui pemanfaatan momentum bonus demografi di Indonesia. Dengan hadirnya bonus demografi, maka angkatan kerja Indonesia juga akan meningkat. 

"Jika kita tidak dapat memanfaatkan momentum demografi tersebut maka yang datang adalah malapetaka dan kita bisa terjebak di negera dengan penghasilan yang biasa saja (income middle trap)," Jelas Muhadjir.

Terkait dengan penanganan stunting di Indonesia, Presiden Jokowi telah menargetkan penurunan angka stunting pada tahun 2024 sebesar 14%. Oleh karena itu, dukungan dan komitmen pemerintah daerah beserta pemangku kepentingan sangat penting dalam pelaksanaan intervensi spesifik dan sensitif yang tepat sasaran pada lokus prioritas.

Baca Juga: Walau Dihantui Badai PHK, Muhadjir Effendy Pede: Kondisi Ketenagakerjaan Tidak Mengkhawatirkan!

Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), pada tahun 2022 jumlah angka stunting secara nasional sebesar 21,6% lebih rendah dibandingkan pada tahun 2021 silam sebesar 24,4%. Artinya, upaya pemerintah telah berhasil dalam menurunkan angka stunting sebesar 2,8% pada tahun lalu. 

"Kita harapkan tahun 2023 nanti kita bisa lebih mempercepat penurunan angka stunting sehingga tahun 2024 target kita sampai pada angka 14% syukur-syukur di bawahnya," ucap Muhadjir. 

Untuk mencapai target tersebut, Menko Muhadjir akan menyelenggarakan Road Show Dialog Percepatan Penurunan Stunting di 514 Kabupaten/Kota yang tersebar 34 Provinsi Se-Indonesia. 

"Road Show Dialog tersebut bertujuan untuk menangani serta mendiskusikan isu dan kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengentasan stunting di lapangan," ujarnya.

Baca Juga: Tingkat Kemiskinan Masyarakat Naik, Maluku dan Papua Jadi Daerah Paling Tinggi

Pemerintah juga telah menyusun strategi untuk meningkatkan lapangan kerja baru karena setiap tahunnya terdapat sekitar 3,3 Juta sampai 3,5 juta angkatan kerja baru di Indonesia yang berasal dari lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Perguruan Tinggi. 

Salah satunya yaitu dengan mengubah paradigma dalam penyelenggaraan vokasi. Paradigma sebelumnya yang berorientasi suplai harus diubah menjadi berorientasi pada kebutuhan pasar kerja (demand oriented).

Baca Juga: BPS Catat Tingkat Kemiskinan Berfluktuasi di Sumut, Ini Rinciannya

Dengan adanya perubahan paradigma tersebut, Menko Muhadjir berharap dunia pendidikan dapat menyesuaikan kebutuhan pasar kerja dan masing-masing daerah dapat mengetahui kondisi angkatan kerjanya sehingga para angkatan kerja yang baru saja lulus dapat terserap secara optimal. 

"Karena itu kami berharap masing-masing daerah betul-betul punya data yang akurat tentang kondisi angkatan kerja masing-masing dan kemudian dapat menganalisis kondisi lapangan kerja di sana, termasuk pusat industri, pusat usaha, maupun pekerjaan lainnya agar ini dapat tersalurkan dengan baik," jelasnya.