Indeks Korupsi Indonesia Turun, Wapres Ma'ruf Amin Tegaskan Komitmen Pemerintah Berantas Korupsi

Transparency International Indonesia (TII) meluncurkan data Indeks Persepsi Korupsi 2022 yang menunjukkan posisi Indonesia di angka 34, turun 4 poin dari tahun sebelumnya di angka 38. Meski bergitu, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin mengungkapkan pemerintah terus berupaya dalam memberantas korupsi hingga ke akarnya.

"Kita tentu akan teliti ya penurunan persepsi korupsi, memang biasa itu kadang turun-naik, tapi yang jelas pemerintah berkomitmen untuk memberantas korupsi," tegas Ma'ruf Amin ketika memberikan keterangan pers, di Istana Kepresidenan Yogyakarta, Sabtu (4/2/2023).

Baca Juga: Ceramah Depan Mahasiswa, Sri Mulyani: Jaga Idealisme, Jangan Korupsi!

Ma'ruf mengungkapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggunakan tiga metode pendekatan dalam memberantas korupsi, yaitu pendidikan, pencegahan, dan penindakan.

"Ini secara simultan dilakukan," ungkapnya.

Baca Juga: Garuda Larang Pramugari Berhijab, Wapres Maruf Amin Langsung Bereaksi Keras: Aneh!

Ia memastikan pemerintah terus mengambil langkah serius dalam pemberantasan korupsi, salah satunya dengan dibangunnya Mal Pelayanan Publik (MPP) di wilayah Indonesia.

"Pemerintah sendiri melakukan upaya-upaya pencegahan melalui layanan, seperti membuat Mal Pelayanan Publik," ungkap Wapres.

"Orang bisa dilayani secara cepat dengan cara-cara melalui pelayanan yang digital tanpa bertemu langsung, cepat, mudah, sehingga tidak ada celah melakukan pungli di situ," imbuhnya.

Baca Juga: Jadi Solusi Pengentasan Stunting, Wapres Ma'ruf Amin Dukung Program Cadangan Pangan

Selain melalui MPP, Wapres juga menyebutkan adanya Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di instansi sebagai langkah menekan peluang korupsi yang terjadi.

"Kita juga membuat semacam penanganan di birokrasi adanya zona integritas, kemudian wilayah bebas korupsi. Jadi itu semua dalam rangka meminimalkan korupsi," tuturnya.

Wapres berharap pemberantasan kasus korupsi dapat dimulai dari hulunya, yakni masyarakat lebih taat dalam mengikuti pendidikan dan pencegahan korupsi, sehingga dapat meminimalisir penindakan.

Baca Juga: Wapres Ma'ruf Amin Terima Penghargaan Rais'aam NU

"Kita berharap penindakan lebih kecil karena sudah hulunya, hulu itu dari pendidikan dan pencegahan lebih taat," pungkas Wapres.