Sumbang PDB Hingga 61%, Pemerintah Fasilitasi UMKM Go Export

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah berkontribusi terhadap PDB mencapai 61% dan mampu menyerap tenaga kerja mencapai 97% dari total tenaga kerja nasional. Untuk itu, Pemerintah senantiasa memberikan perhatian khusus terhadap UMKM dengan berbagai kebijakan dan program.

Langkah ini diharapkan dapat membangkitkan kembali bahkan memajukan sektor tersebut sampai bisa "go global" di masa mendatang, bahkan supaya partisipasi UMKM meningkat dalam global value chain. Pasalnya, berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS Agustus 2022, rasio kewirausahaan saat ini masih rendah, yaitu sebesar 2,86%.

Baca Juga: Genjot Pembiayaan UMKM, BI Usulkan Skema Multichannel Financing

Salah satu penyebab rendahnya angka rasio tersebut yakni dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian nasional, khususnya kepada sektor UMKM, yang mengakibatkan banyak pelaku usaha terpaksa mengubah model bisnis, bahkan tidak sedikit pula yang harus gulung tikar.

Sisi positif dari perekonomian nasional yang terus stabil dalam dua tahun terakhir, sektor UMKM pun dapat bangkit kembali, bahkan sudah bersiap menembus pasar ekspor dengan produk yang lebih berkualitas.

Untuk "go global", tentunya banyak UMKM yang harus berhasil menembus pasar ekspor dunia atau "go export" terlebih dulu. Dukungan Pemerintah untuk UMKM yang ingin "go export" tertuang melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

Baca Juga: Dukung UMKM, BTN Bidik Penyaluran Kredit UMKM Rp4,4 Triliun di Tahun 2023

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, yang mewakili Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, menyampaikan penjelasannya dalam pertemuan dengan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Aliansi Produk Nusantara Indonesia UMKM (DPP Aproni) Go Export Suci Kuntarsih dan jajarannya, di Yogyakarta, Jumat (17/2/2023).

"Selain itu, dalam Rapat Terbatas beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo telah mengarahkan kepada Menko Perekonomian untuk pembentukan Satgas Ekspor, yang mengurusi cakupan dari masalah akses pembiayaan, pelatihan, akses ke pasar, dan lain-lain. Sebenarnya juga program-program untuk UMKM di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian sudah cukup lengkap, semisal Kredit Usaha Rakyat (KUR)," jelas Susiwijono.