Kinerja APBN di Sumut Membaik, Penerimaan Perpajakan Capai Rp3,43 Triliun

Selaras dengan belanja pemerintah pusat, realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) juga mampu tumbuh 0,96% dengan realisasi mencapai Rp2,96 triliun atau 7,14% dari total anggaran TKDD. 

"Surplus/defisit anggaran Januari 2023 tercatat sebesar Rp243,80 miliar, di mana capaian ini tumbuh 143,79% (yoy). Surplus/defisit anggaran yang membaik didukung optimalisasi pendapatan negara dan belanja negara," ujarnya. 

Baca Juga: CITA: Pendapatan Pajak Moncer Berkat Kerja Keras DJP

Made Arya Wijaya, Staff Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara, mengatakan Sumut sebagai pengelola fiskal di daerah akan terus berkolaborasi bersama instansi vertikal K/L, pemerintah daerah, dan seluruh stakeholder terkait untuk terus mendukung pemulihan ekonomi Sumut.

"APBN 2023 disusun dengan optimisme dan penuh harapan, namun tetap waspada menghadapi dinamika perekonomian dengan ketidakpastian yang masih tinggi. APBN menjadi instrumen stabilisasi dalam melindungi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi," ujarnya. 

Berdasarkan data dari Kanwil DJPb Provinsi Sumatra Utara, realisasi ini tumbuh 10,35% (yoy) dipicu pertumbuhan belanja Modal 209,26% (yoy) dan Belanja Barang 19,70% (yoy). 

Baca Juga: Cecar Dirjen Pajak Soal Sumber Harta yang Naik Terus, Sri Mulyani: Saya Yakin Dia Benar!

Penyaluran Ultra Mikro (UMi) hingga 31 Januari 2023 di Sumatra Utara tercatat telah disalurkan kepada 14.191 debitur dengan total penyaluran Rp67,51 miliar. Realisasi ini tumbuh signifikan mencapai 1.348,65% (yoy) dan menjadi penyaluran terbesar kedua secara nasional setelah Provinsi Jawa Barat. 

"Sementara penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Sumut belum terealisasi menunggu penetapan pembiayaan bagi UMKM. APBN 2023 dirancang untuk mendukung peningkatan produktivitas dan berperan sebagai shock absorber dalam menghadapi ketidakpastian," pungkasnya.