Sinergi Pemerintah dan BUMN Dorong Dekarbonisasi dan Pembiayaan Infrastruktur Berkelanjutan

SIG sebagai salah satu BUMN yang bergerak dalam bidang penyediaan bahan baku pembangunan infrastruktur, juga berkomitmen mengurangi emisi karbon melalui berbagai upaya dekarbonisasi. Peta jalan dekarbonisasi tersebut, seperti dipaparkan oleh Aulia Mulki Oemar, Direktur Bisnis & Pemasaran SIG, meliputi peningkatan bahan baku dan bahan bakar dengan kandungan carbon-neutral dan emisi lebih rendah, efisiensi penggunaan energi dalam proses produksi melalui automasi dan digitalisasi, dan menurunkan clinker factor pada produksi semen. “Inisiatif penurunan clinker factor pada produksi semen merupakan pendorong utama dekarbonisasi. SIG berkomitmen mengenalkan produk semen berkualitas lebih baik dari OPC, namun dengan emisi karbon yang lebih rendah. Hal ini kita lakukan melalui peningkatan penggunaan bahan bakar alternatif yang lebih ramah lingkungan hingga 20% pada tahun 2030. Kita juga akan melakukan pengembangan produk semen, beton dan solusi lain dengan kandungan karbon yang rendah, namun tetap menjaga kualitas sesuai standar nasional dan internasional yang ada,” papar Aulia.

“Di SIG, kami memiliki varian semen non-OPC yang memiliki keunggulan sesuai dengan kebutuhan aplikasi konstruksi yang beragam serta memiliki nilai TKDN 90-97%. Selain berbagai benefit dari aspek teknis maupun lingkungan, semen non-OPC juga memiliki benefit dari sisi ekonomis di mana terdapat penghematan 5-15% biaya semen serta efisiensi biaya perbaikan karena sifat durability yang baik. Semen non-OPC dan solusi ramah lingkungan dari SIG telah diterapkan di berbagai jenis konstruksi di penjuru negeri,” lanjut Aulia.

Aulia berharap kebijakan strategis yang telah dibuat oleh Kementerian PUPR, yakni InmenPUPR 04/2020 dan PermenPUPR 09/2021, disosialisasikan sehingga dapat menjangkau seluruh stakeholder terkait di setiap daerah dan tahapan proyek. “Penguatan kebijakan strategis ini dapat dilakukan melalui penyusunan dokumen referensi bagi pelaksana konstruksi, khususnya untuk konstruksi jalan dan jembatan berupa pemutakhiran spesifikasi teknis umum jalan dan jembatan beserta petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis terkait,” ujar Aulia.

Mahendra Vijaya, Corporate Secretary PT Wijaya Karya Tbk (Wika), memaparkan bagaimana Wika merespons Inmen No. 4 Tahun 2020. “Wika sudah berkomitmen untuk menggunakan material rendah emisi seperti semen Non-OPC, semen PCC, PSC/Duracem, dan semen hidrolik. Ini adalah langkah korporasi untuk mengakomodasi aturan tersebut. Terkait dengan Permen PUPR No. 9 Tahun 2021, Wika telah menerapkan prinsip konstruksi berkelanjutan dan Standar K4, SMKK, antisipasi Kegagalan Bangunan dan Pendapat Ahli, dan membentuk Komite Keselamatan Kerja. Semua ini kita sesuaikan dengan Permen PUPR No.9 Tahun 2021,” papar Mahendra.

Dari sisi pembiayaan sebagaimana jamak dalam setiap proyek-proyek konstruksi tentunya dibutuhkan dukungan dan komitmen penuh dari pemerintah maupun institusi pembiayaan agar memberikan prioritas penuh melalui kebijakan dan mekanisme pembiayaan hijau (green financing) sehingga target nasional penurunan emisi GRK bisa tercapai tepat waktu dan tepat sasaran, dan kita semua menjadi bagian untuk ikut menyelamatkan peradaban dari ancaman risiko bencana hidrometeorologi.

Budi Purwanto, SVP Corporate Banking Bank Mandiri, memaparkan mengenai dukungannya terhadap pembiayaaan hijau. “Bank Mandiri sudah memiliki RAB di tahun 2018 dan sudah menjadi first mover dalam green financing. Tahun 2021 revenue sustainability Bank Mandiri mencapai US$300 Juta dan sudah memberikan pembiayaan green loan dan sustainability linked loan (SLL). Ini semua merupakan upaya dari Bank Mandiri untuk mencapai sustainability banking,” ujar Budi.