Panas Indonesia Vs Uni Eropa Soal Baja, WTO Turun Tangan Bentuk Panel Sengketa Dagang

Badan Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlement Body/DSB) Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) secara resmi membentuk panel sengketa dagang Indonesia dengan Uni Eropa.

Diketahui, panel sengketa dagang tersebut berkaitan dengan kebijakan pengenaan bea masuk imbalan dan bea anti-dumping Uni Eropa terhadap produk baja Indonesia (DS616: European Union-Countervailing and Anti-Dumping Duties On Stainless Steel Cold-Rolled Flat Products From Indonesia). 

Duta Besar RI untuk WTO, Dandy Satria Iswara mengatakan, pembentukan panel sengketa dagang ini dilakukan pada pertemuan regular Badan Penyelesaian Sengketa WTO pada Kamis (30/5) di Jenewa, Swiss.

"Penerapan kebijakan Uni Eropa tersebut telah menghapuskan atau mengurangi keuntungan yang diperoleh Indonesia secara langsung atau tidak langsung berdasarkan perjanjian terkait," ujar Dandy, dikutip Sabtu (3/5/2023).

Baca Juga: Uni Eropa Kenakan Bea Masuk Produk Baja Indonesia, WTO Bentuk Panel Sengketa

Dandy menuturkan, permintaan pembentukan panel telah disampaikan pertama kali oleh Indonesia pada 18 April 2023. 

Berdasarkan pasal 6.1 Dispute Settlement Understanding (DSU), panel akan otomatis terbentuk pada pertemuan DSB berikutnya, yaitu pada Mei 2023, setelah permintaan pembentukan panel pertama disampaikan.

"Uni Eropa berpandangan kebijakannya telah sesuai dengan perjanjian WTO dan panel akan menegakkan kebijakan tersebut," kata dia.

Dandy berujar, meski kecewa atas keputusan indonesia untuk membentuk panel sengketa, namun Uni Eropa mengakui bahwa keputusan tersebut merupakan hak Indonesia. 

"Uni Eropa juga menyatakan kesiapan untuk berdiskusi dengan Indonesia mengenai pengaturan sementara timbal balik berdasarkan Pasal 25 DSU selama Appellate Body (Badan Banding) WTO tidak berfungsi," jelasnya.

Dalam pertemuan pembentukan panel, lanjut Dandy, terdapat 14 Anggota WTO yang menyatakan keinginan untuk menjadi Pihak Ketiga Sengketa DS616, yaitu Amerika Serikat, Argentina, Brasil, Tiongkok, India, Inggris, Jepang, Kanada, Korea Selatan, Rusia, Singapura, Thailand, Turki, dan Ukraina.

Baca Juga: Bertemu Menteri Perdagangan Australia, Mendag Zulkifli Hasan Bahas Peningkatan Kerja Sama Perdagangan

"Ini menunjukkan besarnya perhatian dan kepentingan anggota WTO terhadap kasus sengketa ini. Sesuai pasal 7.1 DSU, Indonesia dan Uni Eropa diharapkan dapat menyepakati kerangka acuan Panel dalam waktu 20 hari setelah pembentukan panel," pungkas Dandy.

Sebelumnya pada 24 Januari 2023, Indonesia telah meminta konsultasi dengan Uni Eropa mengenai pengenaan bea masuk imbalan dan anti-dumping pada produk baja Indonesia. 

Indonesia menekankan, langkah-langkah ini tidak konsisten dengan kewajiban Uni Eropa berdasarkan Perjanjian Subsidies and Countervailing Measures, Perjanjian Anti-Dumping, dan GATT 1994. 

"Konsultasi antara kedua pihak telah berlangsung pada 13 Maret 2023, namun tidak dapat menghasilkan solusi jalan keluar atas perselisihan tersebut," tandasnya.