Bahlil Sebut Telah Tandatangani RUPTL Baru, Porsi EBT Capai 60%

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) periode 2025–2034 telah resmi ditandatangani. Dalam dokumen tersebut, porsi Energi Baru Terbarukan (EBT) ditargetkan mencapai 60 persen, tidak termasuk pembangkit berbasis gas.

“Kita baru selesai tanda tangan RUPTL, dan di situ 60 persen minus gas akan kita memakai energi baru-terbarukan dalam kurun waktu 10 tahun. Ini adalah sebuah kesempatan, opportunity besar yang bisa kita kolaborasikan dengan satu konsensus bisnis yang saling menguntungkan,” kata Bahlil di Jakarta, Senin (21/4/2025).

Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil saat mendampingi Menteri Luar Negeri dan Pembangunan Denmark Lars Løkke Rasmussen dalam penandatanganan Amandemen Ketiga kerja sama energi antara Indonesia dan Denmark.

Baca Juga: Sempat Molor, Bahlil Sebut RUPTL PLN 2025–2034 Rampung April 2025

Bahlil menyinggung tantangan geopolitik global yang kian kompleks dan menyebut bahwa Indonesia kini berada di “persimpangan jalan besar” dalam menentukan arah kebijakan energi nasional. Ia juga menyoroti inkonsistensi negara-negara maju dalam implementasi transisi energi, yang menurutnya kerap membuat negara berkembang meragukan komitmen global terhadap Perjanjian Paris (Paris Agreement).

Meski demikian, Bahlil menegaskan bahwa Indonesia tetap berkomitmen dalam pengurangan emisi karbon. Salah satu langkah nyata adalah keputusan pemerintah untuk melakukan pensiun dini terhadap PLTU Cirebon I berkapasitas 650 megawatt (MW).

“Beberapa hari yang lalu saya menandatangani suatu keputusan untuk melakukan pensiun dini terhadap PLTU Cirebon I sebesar 650 MW,” ujarnya.

Langkah tersebut merupakan bagian dari strategi nasional untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan mempercepat transisi ke EBT. Meskipun belum memaparkan secara rinci nilai pendanaan maupun jadwal pelaksanaan, Bahlil memastikan bahwa keputusan ini telah melalui kajian ekonomi yang komprehensif.

Baca Juga: Menuju Transisi Energi Bersih, Proyek PLTP di Maluku Masuk RUPTL PLN

Pemerintah saat ini tengah menjajaki kerja sama pembiayaan dengan Asian Development Bank (ADB) untuk mendukung rencana pensiun dini PLTU Cirebon I.

“Kita sudah menandatangani [Peraturan Menteri] sebagai bagian daripada syarat untuk mendapatkan pinjaman green loandari ASEAN Development Bank,” ungkapnya.

Permen yang diteken Bahlil secara spesifik hanya mengatur pensiun dini PLTU Cirebon I. Untuk PLTU lainnya, pemerintah tengah menyusun peta jalan (roadmap) transisi energi yang akan disesuaikan dengan ketersediaan pendanaan dan kesiapan teknologi.

“Yang lainnya kita buat roadmap-nya. Kalau ada uangnya, kita pensiunkan. Kalau nggak ada, jangan. Nanti PLN susah cari duitnya,” kata Bahlil.

Baca Juga: Gaikindo Kasih Saran ke Bahlil soal Mobil Hidrogen: 'Biofuel Aja Dulu, Jangan Langsung Lompat Terlalu Jauh'

Baca Juga: Bahlil Teken Pensiun Dini PLTU Cirebon: Jangan Gegabah, Investasi Triliunan Rupiah Dipertaruhkan!

Ia juga menyampaikan bahwa kebijakan ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto, yang meminta agar seluruh program transisi energi tetap dijalankan secara konsisten.