Soal Konflik AS-Iran, Kemenkeu Pastikan APBN 2025 Tangguh Hadapi Gejolak Harga Minyak

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merespon terkait konflik Kawasan Timur Tengah yang menyebabkan lonjakan harga minyak dunia. 

Pada Senin 23 Juni 2025, harga minyak mentah Brent berjangka naik US$ 1,92 atau 2,49% ke level USD 78,93 per barel. Minyak mentah West Texas Intermediate AS juga naik USD 1,89 atau 2,56% menjadi USD 75,73 per barel.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Deni Surjantoro menyatakan bahwa level harga minyak terkini masih berada di bawah asumsi yang digunakan untuk APBN 2025 yaitu di USD82 per barel.

Baca Juga: Konflik AS-Iran Picu Lonjakan Harga Minyak, Pemerintah Diminta Antisipasi Beban APBN

“Harga minyak Brent di akhir pekan ini masih di USD77,27 (eop) dan rata-rata ytd ICP masih ada di bawah USD73 per barel, sehingga masih terdapat ruang fiskal untuk meredam rambatan inflasi,” kata Deni dalam keterangannya, Jakarta, Senin (23/6/2025). 

Deni menambahkan, kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 dirancang mampu mengantisipasi dampak yang menyebabkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). 

Ia menilai, tekanan harga minyak terhadap inflasi yang terkait dengan harga BBM dapat diredam dengan adanya subsidi dan kompensasi yang diberikan Pemerintah.

Menurutnya, masih terdapat ruang fiskal untuk menyerap risiko inflasi terhadap domestik melalui kebijakan Pemerintah tersebut. 

“Fungsi APBN sebagai shock absorber masih dapat berjalan dengan baik,” terangnya. 

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa, dampak yang timbul akibat konflik tersebut tidak begitu besar bagi perekonomian RI. 

“Sepekan ini masih berada dalam rentang yang aman dan belum memberikan dampak yang signifikan baik terhadap perekonomian maupun kinerja industri jasa keuangan dalam negeri termasuk terhadap kinerja fiskal,” urainya. 

Kendati demikian, ia menegaskan pemerintah akan terus mewaspadai risiko global dan transmisinya pada perekonomian domestik dengan menyiapkan langkah-langkah mitigasi awal dan mengoptimalkan peran APBN sebagai shock absorber.

Menurutnya, sinergi kebijakan yang solid antara Pemerintah baik pusat maupun daerah untuk mengantisipasi risiko terjadinya inflasi dilakukan, termasuk sinergi kebijakan dengan otoritas fiskal, moneter, dan sektor keuangan. 

“Transformasi struktural terus dilakukan, keberhasilan menjaga suplai pupuk melalui deregulasi misalnya, akan dilanjutkan untuk berbagai komoditas,” urainya.

Baca Juga: Timur Tengah Memanas, Harga Minyak Diprediksi Naik Gegara Serangan Trump

Ia menegaskan, pemerintah berkomitmen untuk menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi nasional serta melindungi daya beli masyarakat, agar Indonesia tetap berada pada jalur pemulihan dan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Pemerintah juga terus memperkuat sektor-sektor strategis dalam negeri agar lebih tangguh terhadap guncangan eksternal, termasuk diversifikasi sumber energi dan peningkatan ketahanan pangan nasional. 

Baca Juga: Keunggulan Minyak Sawit Dibandingkan Minyak Nabati Lain di Dunia

Baca Juga: Kenali Produk Turunan Sawit yang Sering Digunakan Sehari-hari

“Prinsip kehati-hatian tetap dijunjung tinggi dalam setiap pengambilan kebijakan,” terangnya.