Karbon Biru Penentu Masa Depan Ekonomi Pesisir dan Kepentingan Strategis Nasional

Untuk menjamin kredibilitas pelaksanaan NEK, KKP juga memperkuat kelembagaan perdagangan karbon dengan mempersiapkan akreditasi Lembaga Validasi dan Verifikasi (LV/V) pada Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan. Langkah ini dilakukan guna memastikan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan perdagangan karbon biru.

Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove, KKP telah memetakan kawasan mangrove di Areal Penggunaan Lain (APL) yang dipersiapkan sebagai lokasi potensial penyelenggaraan NEK karbon biru.

Selain itu, sebagai walidata, KKP telah merilis peta padang lamun nasional dengan luasan sekitar 660 ribu hektare sebagai dasar ilmiah penurunan emisi karbon dan dukungan kebijakan lintas sektor.

Untuk mendukung implementasi di lapangan, berbagai perangkat teknis telah disiapkan, mulai dari metodologi pengukuran karbon, penetapan baseline, hingga mekanisme pembagian manfaat. Pada tahap awal, KKP menekankan pentingnya kepastian tenurial kawasan atau lahan, mencakup kejelasan tata ruang, status kawasan, kepemilikan, dan pengelolaan sebagai fondasi hukum yang jelas dan bersih.

Baca Juga: Ekonomi Biru Pilar Strategis Ketahanan Pangan hingga Kemakmuran Jangka Panjang

Dalam Seminar Nasional Tata Kelola Ekosistem Karbon Biru Indonesia yang digelar Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut KKP di Hotel Morrissey, Jakarta Pusat, Kamis (5/2), Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan sekaligus pakar kelautan dan perikanan, Prof. Dr. Ir. H. Rokhmin Dahuri, MS, menegaskan bahwa karbon biru merupakan modal ekologis sekaligus modal iklim yang sangat penting bagi arah pembangunan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.

Menurut Rokhmin, jika dikelola secara berbasis sains dan berkelanjutan, karbon biru tidak hanya berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim, tetapi juga menjadi pendorong ekonomi pesisir dan penguatan posisi strategis Indonesia di tingkat global.

Sementara itu, Ketua Yayasan Samudera Indonesia Timur, Nelly Situmorang, menjelaskan pihaknya telah mempersiapkan studi kelayakan terkait tutupan ekosistem karbon biru. Kajian tersebut mencakup jenis karbon, potensi ekonomi, hingga mekanisme perdagangan internasional yang berkelanjutan, terukur, dan transparan.

“Tata kelola karbon biru merupakan proses penataan regulasi agar pemerintah, masyarakat, dan praktisi memperoleh manfaat secara adil. Proses ini membutuhkan waktu panjang serta koordinasi lintas pihak agar dapat berjalan efektif dan berkelanjutan,” ujar Nelly.

Ia menambahkan, keterlibatan investor asing juga perlu dipertimbangkan, mengingat keterbatasan teknologi nasional serta masih berlangsungnya penyusunan regulasi karbon biru di Indonesia. Dukungan investasi dan teknologi global dinilai penting untuk membangun ekosistem karbon biru yang kredibel dan berdaya saing internasional.

Baca Juga: Potensi Jumbo, RI Bidik Jadi Pusat Karbon Asia

Tak kalah penting, penguatan basis sains menjadi kunci. Nelly mendorong kerja sama riset dengan perguruan tinggi, khususnya untuk menjadikan Universitas Pattimura sebagai pusat karbon biru Indonesia. “Kolaborasi dengan akademisi dan peneliti menjadi kunci penguatan sains dalam tata kelola karbon biru ke depan,” ujarnya.

Sebagai bagian dari penguatan sinergi lintas sektor, dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP dengan Yayasan Samudera Indonesia Timur.

Kerja sama ini mencakup penguatan kebijakan, pemetaan dan pengelolaan ekosistem karbon biru, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi biru berbasis masyarakat, hingga publikasi dan diseminasi kebijakan pengelolaan kelautan.

Dengan langkah-langkah tersebut, karbon biru kian diposisikan bukan sekadar isu lingkungan, melainkan sebagai penentu masa depan ekonomi pesisir dan kepentingan strategis nasional Indonesia.