Membangun Kedaulatan Ekonomi Haji Indonesia Lewat Tata Kelola

“Yang sedang dibangun adalah fondasi kedaulatan ekonomi haji, bukan praktik perantara,” tegas Kepala BP BPKH, Fadlul Imansyah.

Fadlul menambahkan bahwa pengelolaan ekonomi haji tidak sama dengan komersialisasi ibadah, melainkan menguatkan tata kelola secara efisien agar jemaah tidak hanya sekedar sebagai konsumen. Misalnya, hotel yang menjadi fasilitas penting bagi jemaah Indonesia selama ini masih sepenuhnya dikelola oleh pihak eksternal. Dengan begitu, jemaah Indonesia hanya bertindak sebagai “pembayar” saja. 

Apabila Indonesia dapat memiliki fasilitas strategis itu, maka sebagian keuntungannya akan kembali ke Tanah Air dan menguntungkan negara. Selain itu, langkah tersebut juga akan menguntungkan jemaah karena mendapatkan pelayanan yang lebih optima. 

Baca Juga: Dana Haji-Umrah Rp40 Triliun Bocor ke Luar Negeri, Pemerintah Targetkan Pangkas Hingga 50%

“Pada fase pra dan pasca Armuzna sebelumnya jamaah tidak mendapatkan layanan makan tiga kali sehari secara penuh. Tahun lalu kita melakukan perbaikan dalam kondisi yang sangat menantang. Banyak dapur tidak dapat beroperasi optimal, mobilisasi logistik terbatas, tetapi kebutuhan jamaah harus tetap diprioritaskan,” ujar Anggota BP BPKH Bidang Investasi Langsung, M. Arief Mufraini.

“Harapan kami, sistem yang sudah dirintis ini dapat diteruskan dan disempurnakan, dengan atau tanpa keterlibatan BPKH maupun BPKH Limited. Jika penyelenggara dapat menjalankannya secara mandiri, itu justru menjadi keberhasilan bersama,” tambah Fadlul.