MKI Usul Pembentukan Badan Pengatur Ketenagalistrikan Independen ke DPR

"Agar badan pengatur ketenagalistrikan ini betul-betul dapat memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan pelayanan ketenagalistrikan di Indonesia,” lanjutnya.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal MKI Arsyadani Akmalaputri menambahkan, usulan ini telah dimasukkan dalam poin perubahan kewenangan pengelolaan pada Pasal 5 Ayat 1 rancangan RUU.

Baca Juga: Mitigasi Risiko Fiskal, Pemerintah Didorong Reaktivasi Insentif Kendaraan Listrik

“Kami mengusulkan pembentukan badan pengatur ketenagalistrikan sebagai penguatan tata kelola dan pengawasan sektor ini ke depannya,” kata Arsyadani.

Selain pengawasan, usulan pembentukan badan independen ini diharapkan dapat menjadi penengah dalam skema ketenagalistrikan bisnis yang kian kompleks, terutama dalam menghadapi transisi energi dan keterlibatan pihak swasta dalam penyediaan tenaga listrik nasional. (*)