Bahlil 'Sisir' Tambang Nakal, IUP Tanpa IPPKH Siap-siap Dicoret!

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus melakukan penyisiran menyeluruh, terhadap Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang bersinggungan dengan kawasan hutan.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi lingkungan, khususnya terkait kepemilikan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

Penataan ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto dalam rangka membenahi tata kelola sumber daya alam.

Fokus utama evaluasi tertuju pada perusahaan tambang yang wilayah izinnya berada di dalam kawasan hutan, baik hutan lindung, hutan konservasi, maupun taman nasional, namun belum memiliki izin kehutanan yang lengkap.

Menteri ESDM Bahlia Lahadalia menegaskan, pemerintah memberikan kriteria yang jelas dalam proses evaluasi ini, agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha yang sudah patuh.

"Menyangkut dengan penataan IUP yang atas perintah Bapak Presiden, itu dikhususkan kepada IUP-IUP yang ada di dalam kawasan hutan yang meliputi Hutan Lindung, Hutan Konservasi, Cagar Alam ataupun Taman Nasional."