DEN Sebut Subsidi LPG Sudah Kebablasan, Ini Faktanya!

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Unggul Priyanto, memberikan peringatan keras terkait kondisi ketahanan energi nasional, khususnya pada sektor gas rumah tangga. Skema subsidi LPG saat ini dinilai sudah “kebablasan” karena membebani kas negara secara masif di tengah ketergantungan impor yang terus membengkak.

Berdasarkan besaran keekonomiannya, nilai subsidi untuk satu tabung LPG 3 kg saat ini disebut Unggul mencakup lebih dari 70%dari harga asli komoditas tersebut.

''LPG ini subsidinya juga kebablasan. Jadi satu tabung melon itu kandungan subsidinya itu 70% dari harga ya,'' ungkap Unggul di Bandung, Selasa (12/5/2026).

Besarnya subsidi tersebut membuat disparitas harga LPG subsidi dan nonsubsidi semakin lebar. Akibatnya, masyarakat tetap memilih LPG 3 kilogram karena jauh lebih murah dibanding alternatif energi lainnya. Kondisi itu tercermin dari penjualan LPG nasional yang sekitar 90% masih berasal dari LPG subsidi.

''Yang non subsidi itu hanya kurang dari 10%,'' imbuh unggul.

Unggul menilai situasi tersebut turut menghambat program diversifikasi energi rumah tangga seperti Jaringan Gas Kota (Jargas) dan kompor listrik. Bahkan, banyak pelanggan Jargas disebut kembali menggunakan LPG 3 kilogram karena pertimbangan harga.

''Ini membuat program diversifikasi energi lain seperti jargas dan kompor listrik menjadi tidak menarik secara keekonomian bagi masyarakat karena masyarakat pasti memilih yang paling murah,” tegasnya.

Di sisi lain, tingginya konsumsi LPG nasional tidak diimbangi kemampuan produksi dalam negeri. Pada 2025, produksi LPG domestik hanya mencapai 1,91 juta metrik ton (MT), sementara impor mencapai 7,47 juta MT atau setara 80,58 persen dari total kebutuhan nasional.

Ketergantungan impor tersebut diproyeksikan meningkat menjadi 83,97 persen pada akhir 2026, seiring konsumsi harian LPG nasional yang naik dari sekitar 25 ribu MT per hari pada 2025 menjadi 26 ribu MT per hari per Februari 2026.

Baca Juga: DEN Bocorkan Skema Baru Penyaluran Subsidi Energi

Baca Juga: DEN Targetkan Cadangan Penyangga Energi Nasional Setara 31 Hari Angka Impor

Menurut Unggul, kondisi ini sebenarnya sudah dapat diperkirakan sejak awal kebijakan konversi minyak tanah ke LPG diterapkan. Ia mengaku sejak dulu kurang sepakat karena LPG bukan merupakan produk energi utama yang produksinya melimpah di dunia.

“Dari dulu saya sebetulnya kurang sreg penggunaan LPG untuk konversi kerosin. Karena LPG ini bukan main product. Di dunia ini enggak ada tambang yang produksi utamanya LPG,” ujarnya.

Karena itu, ia mendorong pemerintah segera melakukan diversifikasi energi rumah tangga secara bertahap melalui pemanfaatan listrik dan jaringan gas kota.

Dalam paparannya, Unggul menilai kompor induksi jauh lebih efisien dibanding LPG maupun gas bumi. Berdasarkan hasil pengujian BPPT, efisiensi kompor induksi mencapai sekitar 80%, sementara kompor berbasis gas hanya sekitar 40%.

''Yang efisiensi tertinggi itu kompor induksi,” katanya.

Meski demikian, ia menekankan transisi tidak bisa dilakukan secara mendadak. Menurut dia, pemerintah perlu mengurangi subsidi LPG secara perlahan sambil memperbesar dukungan terhadap elektrifikasi rumah tangga.

“Kalau mau diversifikasi LPG itu menurut saya subsidi harus mulai dikurangi pelan-pelan. Jangan langsung juga nanti banyak orang marah,” ujarnya.