Pajak Mobil Indonesia dan Malaysia Ternyata Beda Jauh, Ini Hitungannya

EV Ikut Mengubah Peta Pajak

Perkembangan mobil listrik juga membuat sistem perpajakan kendaraan di kedua negara semakin menarik.

Indonesia memberikan sejumlah insentif fiskal untuk kendaraan listrik guna mendorong percepatan elektrifikasi. Beberapa insentif tersebut diberikan melalui skema PPN maupun PPnBM dengan persyaratan tertentu.

Malaysia pun memberikan perlakuan berbeda untuk kendaraan listrik. Bahkan JPJ mempunyai panduan khusus mengenai penghitungan LKM untuk kendaraan listrik berbasis baterai atau zero-emission vehicle (ZEV).

Dengan demikian, kendaraan listrik tidak bisa begitu saja dibandingkan dengan mobil bensin atau diesel hanya berdasarkan kapasitas mesin.

Jadi, Mana yang Lebih Berat?

Kalau yang dibandingkan hanya pajak tahunan, sistem Malaysia relatif lebih sederhana karena tarif road tax kendaraan pribadi sangat berkaitan dengan kapasitas mesin dan wilayah.

Indonesia memiliki perhitungan yang lebih kompleks karena PKB berkaitan dengan nilai kendaraan dan ditambah opsen PKB.

Namun, jika yang dibandingkan adalah total beban pajak ketika membeli mobil, jawabannya tidak sesederhana Indonesia atau Malaysia lebih mahal.

Kedua negara sama-sama mengenakan pajak dan pungutan terhadap kendaraan, tetapi menggunakan mekanisme yang berbeda.

Baca Juga: Soal Usulan Tarif Parkir Mobil Rp60.000 per Jam di Jakarta, Ini Kata Pramono Anung

Indonesia lebih banyak mengombinasikan pajak atas nilai kendaraan dengan pajak daerah, sementara Malaysia menggunakan kombinasi road tax, sales tax, excise duty dan pungutan impor sesuai karakteristik kendaraan.

Pada akhirnya, murah atau mahalnya pajak mobil tidak cukup dilihat dari satu angka. Jenis kendaraan, kapasitas mesin, harga kendaraan, status impor atau produksi lokal, hingga wilayah registrasi bisa mengubah total biaya yang harus ditanggung konsumen.

Inilah yang membuat perbandingan pajak mobil Indonesia dan Malaysia menjadi menarik: bukan semata-mata soal siapa yang membayar lebih mahal, melainkan bagaimana masing-masing negara membuat pemilik mobil membayar pajaknya.