Purbaya Tak Mau Ambil Pusing soal Anggaran MBG: Tinggal Dibayar

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak menjadi persoalan bagi fiskal negara. Ia bahkan tidak ambil pusing menangani anggaran MBG lantaran efisiensi pelaksanaan program tersebut.

“Kalau saya sih nggak pusing, tinggal bayar,” tegasnya Purbaya, di Jakarta, Selasa (8/9/2026).

Kendati demikian, Purbaya menyadari pengelolaan anggaran MBG memiliki sejumlah konsekuensi yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah risiko terhadap neraca utang apabila terjadi kebocoran dalam pelaksanaan program.

“Cuma kan konsekuensinya ke utang segala macam, harus diperhatikan, apalagi kalau ada kebocoran hal-hal sini,” khawatir Purbaya soal dana MBG.

Karena itu, menurut Purbaya, persoalan utama bukan sekadar besarnya anggaran MBG, melainkan bagaimana dana tersebut digunakan secara efektif dan efisien.

Pemerintah sendiri telah beberapa kali melakukan efisiensi terhadap anggaran MBG. Pagu yang sebelumnya berada di kisaran Rp330 triliun telah ditekan menjadi sekitar Rp240 triliun. Purbaya bahkan melihat masih terdapat ruang efisiensi sehingga anggaran MBG berpotensi ditekan hingga di bawah Rp200 triliun.

Purbaya mengatakan, efisiensi tersebut dilakukan bersama Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga yang menangani pelaksanaan program MBG.

Kementerian Keuangan juga memperkuat pengawasan dengan menugaskan pegawainya di daerah untuk memantau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara bergilir.

Baca Juga: DPR Usul Anggaran MBG Dialihkan untuk Pengangkatan Guru PPPK Jadi PNS

Baca Juga: Dana MBG Diusulkan Didesentralisasi: Sekolah dan Komunitas Lokal Harus Kelola!

Langkah tersebut diharapkan dapat memastikan anggaran yang disediakan pemerintah benar-benar digunakan untuk mendukung pelaksanaan MBG, sekaligus membuka ruang penghematan tanpa mengurangi manfaat program bagi masyarakat.

Dengan demikian, Purbaya memastikan pembiayaan tersedia sekaligus mengawasi agar penggunaan anggaran tetap efisien dan tidak menimbulkan beban fiskal yang tidak perlu.