Catatan Akhir Tahun Forum Pemred: Hentikan Kegaduhan Politik

WE Online, Jakarta - Penguatan demokrasi dan ekonomi yang diharapkan dimulai pada tahun 2015 ternyata belum mewujud. Padahal, sistem demokrasi dipilih pada saat reformasi 1998 karena merupakan sistem politik terbaik yang tersedia untuk menciptakan kesejahteraan bersama.

Ketua Forum Pemred Suryopratomo mengatakan masyarakat menangkap sinyal pelemahan kewibawaan presiden lewat berbagai kegaduhan yang terjadi sepanjang 2015 yang justru muncul dari kalangan pemerintahan. Ia mengatakan presiden juga mendapatkan masalah justru dari partai pendukungnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

"Di sisi parlemen wibawa jatuh ke titik nadir dengan skandal yang melibatkan tak kurang dari pemimpin lembaga tinggi negara itu. Nilai kepantasan dan kepatutan tidak menjadi tabiat dari para politisi negeri ini," katanya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (30/12/2015).

Ia mengharapkan pemimpin politik di parlemen untuk tidak berkutat pada kepentingan politik sesaat, dangkal, dan hanya memikirkan diri serta kelompoknya dalam melakukan tugas pengawasan. Ia menegaskan DPR perlu berkonsentrasi kepada tugas melaksanakan pembahasan undang-undang yang penting bagi publik serta penyusunan anggaran negara dengan mengutamakan prioritas mendesak bagi rakyat banyak.

"Hentikan kegaduhan politik yang bisa berimbas kepada turunnya kepercayaan publik dan mengganggu penguatan ekonomi di tengah ketidakpastian situasi global. Presiden perlu secara tegas mengendalikan silang-sengketa yang dipertontonkan kepada publik oleh jajarannya," tegasnya.

Tommy sapaan akrabnya mengutip pernyataan filosof politik asal Perancis, Alexis de Tocqueville, yang mengatakan kekuatan demokrasi tidak akan punah oleh ketiadaan kekuasaan ataupun sumber daya, tetapi akan runtuh karena salah arah kekuasaan dan salah guna sumber daya.

"Menjadi kewajiban dari presiden untuk melakukan konsolidasi demokrasi dan membangun pijakan ekonomi yang kuat bagi Indonesia memasuki tahun berikutnya. Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, presiden harus membangun komunikasi untuk membawa seluruh warga bangsa bergerak ke tujuan yang sama yakni menjadikan demokrasi sebagai alat untuk menciptakan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa," pungkasnya.