Sering Pojokkan Sawit Nasional, PB HMI Minta Pemerintah Evaluasi Keberadaan Greenpeace Indonesia

Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) mengkritisi kampanye-kampanye negatif yang dilancarkan Greenpeace Indonesia (GPI) selama beberapa tahun belakangan ini. 

"Jika dicermati lebih dalam aktivitas GPI selama ini lebih banyak merugikan kepentingan ekonomi negara," kata Ketua Bidang Energi, Migas, dan Minerba PB HMI, Muhammad Ikram Palesa, dalam keterangan resminya, Selasa (29/8/2023).

Baca Juga: Satgas Segera Lakukan Pemanggilan dan Verifikasi Data Self Reporting Lahan Sawit

Ikram mencurigai pesatnya perkembangan industri minyak sawit di Indonesia dianggap sebagai kompetitor berbahaya bagi bisnis minyak jagung, minyak kedelai, dan minyak nabati lainnya yang diproduksi negara-negara maju. 

"Untuk itu, negara maju menggunakan Greenpeace melakukan kampanye hitam terhadap kelapa sawit. Komoditas ini menjadi sasaran tembak mereka, dengan tujuan agar sawit Indonesia tidak bisa bersaing di tingkat pasar global," ungkapnya. 

Ikram sekaligus mempertanyakan mengapa hanya sawit Indonesia yang diserang Greenpeace. Padahal, negara produsen kelapa sawit tidak hanya Indonesia saja.

"Mengapa tindakan serupa juga tidak dilakukan pada produsen minyak sawit asal Malaysia dan Thailand? Kecurigaan sejumlah pihak juga terjadi ketika Greenpeace tidak beraksi pada negara penghasil minyak kedelai seperti China dan Amerika yang notabene menggunakan benih kedelai GMO?" jelasnya.

Menurutnya, kondisi tersebut jelas menunjukkan ketidakberpihakan GPI dan Greenpeace pada petani Indonesia yang berjuang keras melawan perubahan iklim, hama, dan penyakit tanaman demi meningkatkan hasil panen yang masih rendah.

Untuk itu, ia sepakat pemerintah Indonesia perlu meniru beberapa negara yang mengambil langkah tegas menghentikan kegiatan GPI yang dinilai mecurigakan.

Baca Juga: PLN EPI Pastikan Rantai Pasok Biomassa ke PLTU Aman Lewat Kerja Sama Pengolahan Limbah Sawit

"Perdana Menteri India Narendra Modi memblokir rekening bank milik Greenpeace karena menerima sumbangan dana tidak sah. Akibat pemblokiran rekening, Greenpeace menutup dua kantor perwakilannya di New Delhi dan Patna serta memberhentikan 40 karyawannya," ungkapnya. 

"Ketegasan menghadapi arogansi Greenpeace juga ditunjukkan Pemerintah Brasil. Hingga kini, Pemerintah Brasil tidak pernah memberikan pengakuan bagi Greenpeace. Kecaman terhadap Greenpeace juga terjadi di negara lain, seperti di Kanada," sambungnya.

Senada, Wakil Ketua Umum Merah Putih Institue (MPI), M Jusrianto, menyebut keberadaan GPI sejauh ini tidak banyak memberikan dampak positif bagi ketahanan nasional.

Dia juga mempertanyakan dari mana sumber pendanaan (fund rising) yang membiayai seluruh kegiatan kampanye GPI.

Baca Juga: Siapkan Generasi Muda Petani Sawit Masa Depan, CPOPC Launching #YoungElaeis Ambassadors

Jusrianto mengatakan, sejak delapan tahun terakhir, dana miliaran rupiah yang didapatkan GPI tidak pernah dilaporkan dari mana sumbernya.

"Laporan keuangan GPI sejak tahun 2014-2022 tidak melampirkan sumber penerimaan penggalangan. Ini tentu sangat mencurigakan," ungkapnya.

Pria yang akrab disapa Jus itu lebih lanjut mengatakan, sejak tahun 2014, 2015, dan 2017-2019, terdapat aliran dana dalam bentuk hibah dari Greenpeace Internasional kepada GPI yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah.

"Hal ini secara tidak langsung menunjukan adanya keterkaitan baik langsung atau pun tidak langsung antara GPI dengan Greenpeace Internasional," katanya.

Di tengah ketidakterbukaan masalah dana, menurut Jus, GPI justru terus melakukan aktivitas-aktivitas yang nyata-nyata mengancam ketahanan nasional.

"LSM asing seperti GPI berpotensi membahayakan ketahanan nasional Indonesia," ucapnya.

Baca Juga: Miliki Kebun Kelas Satu, PalmCo Diyakini Mampu Kalahkan Perusahaan Sawit Terbesar di Asia

Untuk itu, ia mendesak pemerintah agar perlu mengambil sikap tegas seperti memblokir dana dan mengevaluasi keberadaannya.

Sebelumnya, Merah Putih Institute selaku organisasi pemuda Indonesia yang memiliki visi untuk membantu pemerintah dalam mengawasi keberadaan NGO/LSM asing di Indonesia telah gencar mengkritisi sumber pendanaan dan berbagai kegiatan yang merugikan Indonesia.