IAI dan Kementerian UMKM Perkuat Literasi Keuangan untuk Dorong UMKM Naik Kelas

Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KemenUMKM) bersama Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk memperkuat tata kelola dan kualitas pelaporan keuangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sinergi ini ditujukan untuk mendorong peningkatan literasi keuangan dan penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) agar UMKM lebih siap terhubung dengan ekosistem ekonomi formal.

Penandatanganan kerja sama berlangsung dalam Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro di Sportcenter Kelapa Dua, Banten, Rabu (22/10/2025), dihadiri sekitar 1.000 pelaku usaha, lembaga keuangan, dan mitra strategis. MoU ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat daya saing UMKM melalui pelatihan, pendampingan, dan sertifikasi yang mendukung pengelolaan keuangan transparan dan akuntabel.

Ketua Dewan Pengurus Nasional IAI, Ardan Adiperdana, mengatakan kerja sama ini menegaskan peran penting profesi akuntan dalam memperkuat fondasi sektor riil.

“Profesi akuntan berperan penting dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keandalan pelaporan keuangan UMKM. Melalui kerja sama dengan KemenUMKM, kami berkomitmen untuk memperluas dampak SAK EMKM agar semakin banyak pelaku usaha yang naik kelas dan siap terhubung dengan ekosistem ekonomi formal,” ujarnya.

Baca Juga: IAI Dorong Konektivitas PAOs–PAIBs untuk Hadapi Tantangan Keberlanjutan

Ruang lingkup kolaborasi meliputi pendampingan penerapan SAK EMKM, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, fasilitasi sertifikasi akuntan profesional, serta pemberdayaan Kantor Jasa Akuntan (KJA) di daerah. Selain itu, kedua lembaga akan memanfaatkan data dan infrastruktur bersama untuk memperluas jangkauan literasi keuangan UMKM.

Ardan menambahkan, peningkatan kualitas pelaporan keuangan merupakan fondasi penting bagi pelaku usaha untuk mengakses pembiayaan dan investasi. “Kualitas laporan keuangan yang baik adalah fondasi bagi akses pembiayaan, investasi, dan pengembangan usaha. Kerja sama ini mempertemukan keahlian profesional akuntan dengan kebutuhan riil pelaku UMKM di lapangan,” katanya.

Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro yang menjadi latar penandatanganan MoU ini juga menjadi forum edukasi dan konsultasi bagi pelaku usaha. Sebanyak 28 booth layanan dibuka untuk memfasilitasi legalitas usaha, sertifikasi, pembiayaan, hingga perlindungan sosial dan digitalisasi usaha.

Peserta festival juga mendapatkan akses literasi keuangan, layanan hukum, serta promosi dan pemasaran digital. Program terpadu ini diharapkan memperkuat ketahanan UMKM agar mampu bersaing secara berkelanjutan di era ekonomi digital.

Wakil Menteri UMKM, Helvi Moraza, mengatakan penguatan literasi keuangan sejalan dengan peningkatan pembiayaan produktif nasional melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Ia menyebutkan, realisasi penyaluran KUR hingga 21 Oktober 2025 mencapai Rp219,7 triliun kepada 3,73 juta debitur.

“Capaian ini menunjukkan komitmen pemerintah memperluas akses pembiayaan produktif bagi pelaku UMKM di seluruh Indonesia,” ujar Helvi.

Baca Juga: Profesi Akuntan Tak Dilirik Gen Z, GIAR: Perlu Terobosan Edukasi Masif

Provinsi Banten menjadi salah satu kontributor terbesar dengan penyaluran Rp4,1 triliun kepada 60.370 debitur. Kabupaten Tangerang mencatat penyaluran tertinggi sebesar Rp1,13 triliun, disusul Kota Tangerang Rp878 miliar, dan Tangerang Selatan Rp675 miliar.

Helvi menambahkan, proporsi penyaluran KUR untuk sektor produksi tahun ini mencapai 60,53%, tertinggi dalam lima tahun terakhir. “Peningkatan pembiayaan produktif menjadi bukti arah kebijakan pemerintah yang kini lebih berorientasi pada penciptaan nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja,” ujarnya.

Melalui sinergi antara KemenUMKM dan IAI, pemerintah menargetkan peningkatan kapasitas pelaku usaha agar mampu bertransformasi dari sektor informal ke formal, sekaligus memperkuat kontribusi UMKM terhadap ketahanan ekonomi nasional.