Selat Hormuz Jadi Kartu Tawar Iran, Ini 6 Syarat yang Harus Dipenuhi AS

Iran dan Oman menyebut negosiasi mengenai pengelolaan lalu lintas di Selat Hormuz berjalan positif. Pembicaraan tersebut kini memasuki tahap lanjutan dan membuka harapan jalur pengiriman barang kembali normal.

Negosiasi dalam beberapa hari terakhir membahas kemungkinan pembukaan rute baru di Selat Hormuz. Pengelolaan rute tersebut nantinya akan melibatkan Iran dan Oman.

Namun, Iran mengajukan sejumlah syarat sebelum Selat Hormuz kembali dibuka. Sebagian tuntutan tersebut bahkan dinilai melampaui isi Nota Kesepahaman atau MoU yang sebelumnya disepakati Iran dan Amerika Serikat pada 17 Juni 2026.

Iran meminta Amerika Serikat memperbaiki sikapnya terhadap Teheran. Tuntutan itu disampaikan melalui media pemerintah Iran, IRIB, dengan mengacu pada pernyataan mantan Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran sekaligus penasihat Pemimpin Tertinggi Iran, Mohammad Bagher Zolghadr.

Syarat pertama berkaitan dengan ancaman terhadap Iran. Teheran meminta Washington berhenti mengancam atau menghina kesucian bangsa Iran dan memberikan jaminan bahwa ancaman serupa tidak akan kembali terjadi.

Tuntutan kedua berkaitan dengan operasi militer Amerika Serikat. Iran meminta AS mengakhiri perang dan agresi terhadap Iran serta sekutunya di Lebanon, Palestina, Yaman, dan Irak untuk selamanya.

Tuntutan tersebut mencakup penghentian operasi militer AS terhadap Iran maupun kelompok yang menjadi sekutunya di kawasan. Dalam MoU Juni lalu, isu tersebut disebut dengan frasa "Semua front termasuk Lebanon".

Syarat ketiga berkaitan dengan aktivitas militer Amerika Serikat di sekitar Iran. Teheran meminta AS mencabut blokade laut serta menarik pasukan angkatan laut dan angkatan udara dari sekitar wilayah Iran.

Berdasarkan kesepakatan Juni lalu, Amerika Serikat seharusnya mengakhiri blokade dalam waktu 30 hari. Namun, tuntutan tersebut kini ikut dikaitkan dengan pembukaan kembali Selat Hormuz.

Iran juga meminta kompensasi penuh atas kerusakan yang mereka alami akibat dua perang. Tuntutan itu merujuk pada perang selama 12 hari pada 2025 dan konflik terbaru antara Iran dengan AS.

Masalah kompensasi sebenarnya telah diperkirakan masuk dalam pembahasan kesepakatan akhir setelah MoU Juni. Namun, Iran kini secara terbuka menghubungkan pembayaran ganti rugi dengan pembukaan kembali Selat Hormuz.

Tuntutan kelima menyasar sanksi ekonomi Amerika Serikat. Iran meminta Washington mencabut sanksi yang mereka sebut sebagai sanksi "kejam dan ilegal" terhadap rakyat Iran.

Pencabutan sanksi sebelumnya memang diperkirakan menjadi bagian dari negosiasi menuju penyelesaian akhir. Hal yang berbeda kali ini adalah Iran secara tegas mengaitkan pencabutan sanksi dengan pembukaan Selat Hormuz.

Iran juga meminta Amerika Serikat membebaskan seluruh aset rakyat Iran yang dibekukan. Teheran menyebut aset tersebut harus dikembalikan tanpa syarat.

Enam tuntutan tersebut memperluas persyaratan Iran sebelum Selat Hormuz dibuka kembali. Sikap tersebut dinilai menunjukkan posisi tawar Teheran yang semakin keras dalam perundingan.

Analis Timur Tengah BBC Sebastian Usher menilai tuntutan Iran sebenarnya masih memiliki kaitan dengan kerangka MoU. Namun, waktu dan mekanisme pelaksanaannya kini terlihat jauh berbeda.

"Ini adalah kondisi yang telah ada sebagai bagian dari kerangka perjanjian MoU, tapi waktu dan mekanisme pelaksanaannya tampak sangat berbeda," ujarnya.

Usher menilai Iran mungkin merasa memiliki posisi tawar lebih kuat karena Selat Hormuz pada dasarnya masih tertutup. Situasi tersebut memberi Teheran pengaruh besar terhadap jalur perdagangan dan energi global.

Sementara itu, Wakil Presiden Eksekutif Quincy Institute Trita Parsi menilai Iran kemungkinan menyadari bahwa sebagian tuntutan tersebut terlalu tinggi. Menurutnya, tuntutan yang disampaikan ke publik belum tentu sama dengan posisi Iran di meja perundingan.

"Apa yang telah dikemukakan di tingkat publik belum tentu tercermin di meja perundingan," katanya.

Parsi menilai tuntutan tersebut dapat menjadi bagian dari strategi negosiasi Iran. Teheran diduga ingin memperpanjang proses perundingan untuk mendapatkan posisi yang lebih menguntungkan.

"Bisa jadi mereka hanya mencoba memperpanjang proses ini," ujarnya.

Parsi mengatakan sejumlah kelompok garis keras di Iran menilai pemerintah terlalu cepat menyetujui kesepakatan dengan Amerika Serikat pada Juni lalu. Kesepakatan tersebut kemudian hanya bertahan beberapa hari sebelum serangan balasan kembali terjadi.

Menurut Parsi, kelompok tersebut tidak ingin kesalahan serupa terulang. Mereka dapat menggunakan proses negosiasi yang panjang untuk meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Amerika Serikat.

Baca Juga: Iran: Negara Timur Tengah Akhirnya Sadar, Jaminan Keamanan Amerika Serikat Tak Bisa Diandalkan

Parsi juga menilai kenaikan harga minyak dan tekanan terhadap ekonomi global dapat menjadi bagian dari perhitungan Iran. Tekanan tersebut dinilai berpotensi membuat Presiden Donald Trump lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan militer.

Meski demikian, Parsi masih memperkirakan kesepakatan mengenai Selat Hormuz dapat tercapai dalam beberapa hari. Jika kesepakatan tercapai, jalur perdagangan strategis tersebut berpeluang kembali menjadi jalur pelayaran utama bagi kapal-kapal internasional.