Satelit Deteksi Enam Titik Panas di Sumatera

Satelit milik Badan Antariksa Amerika Serikat (NASA) mendeteksi enam titik panas di daratan Pulau Sumatera atau sama dengan jumlah sehari sebelumnya.

Seksi Data dan Informasi Badan Meteorologi, Klimatologi danb Geofisika (BMKG) Stasiun Pekanbaru Slamet Riyadi di Pekanbaru, Selasa (1/11/2016) mengatakan enam titik panas tersebar Sumatera Utara empat titik dan Riau dua titik.

Jika dibanding kemarin atau Senin (31/10) sore, maka jumlahnya sama namun terjadi perbedaan sebaran yaitu Sumatera Utara lima titik dan Riau satu titik.

Slamet menerangkan terjadi peningkatan titik panas menjadi dua titik di wilayah Riau dan keduanya terkosentrasi di Kabupaten Pelalawan.

Yakni pada satu kecamatan dari total sembilan kecamatan yaitu terpantau di Merbau dengan masing-masing angka 51 persen dan 54 persen.

"Hot spot bertambah karena hujan di Meranti tidak merata. Data kita kemarin malam hingga dini hari tadi, wilayah Meranti dilanda curah hujan 18,6 milimeter," terangnya.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana dilaporkan telah menghentikan operasi pengeboman air di Provinsi Riau setelah wilayah tersebut dipastikan memasuki musim hujan.

"Dua helikopter terakhir, telah ditarik BNPB kemarin (Ahad, 30/10). Sementara ini operasi pengeboman air dihentikan," kata Kepala Bidang Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau, Jim Gafur.

Ia mengatakan kedua helikopter tipe Sikorsky dan MI-8 yang seharusnya selesai beroperasi pada awal Oktober akhirnya diperpanjang hingga akhir 30 Oktober 2016.

Hal itu dilakukan karena kebakaran hutan dan lahan di Riau terpantau masih terus terjadi di sejumlah wilayah seperti Kampar dan Kepulauan Meranti.

"Saat itu memang hujan masih minim. Namun, kini BMKG setempat telah pastikan Riau memasuki musim hujan hingga Desember," urainya.

Data terakhir milik Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Riau menyebut, 3.810 hektare telah hangus terbakar.

Satgas Penegakan Hukum telah menetapkan 95 orang tersangka dari 74 perkara, dua kasus diantaranya diduga dilakukan oleh korporasi. (Ant)