Menurut Aschenbach, resolusi itu menunjukkan komitmen dewan kota untuk memelihara 'masyarakat yang demokratis, liberal, dan bebas serta tegas terhadap Nazi'.
Bagaimana status darurat Nazi ditetapkan?
Resolusi yang diusulkan Aschenbach dibawa ke Dewan Kota Dresden dan disetujui dalam pemungutan suara, 30 Oktober lalu. Usulan itu disetujui 39 orang dan ditentang 29 pemegang suara.
Partai yang kini sedang menguasai pemerintahan, Persatuan Demokrat Kristen Jerman (CDU), adalah salah satu pihak yang tak setuju dengan usulan itu.
Baca Juga: Gudang Parcel di Jerman Terbakar, 2 Karyawan Tewas
"Menurut kami, ini merupakan provokasi," kata Jan Donhauser, ketua Kelompok Dewan Kota dari CDU, kepada BBC.
"Kondisi darurat negara mengindikasikan ancaman serius terhadap tertib sosial. Itu tidak ditetapkan secara mudah. Lebih dari itu, fokus terhadap kelompok ekstrem sayap kanan bukanlah keadilan yang kami butuhkan."
"Kami adalah pelindung ketertiban berbasis liberal-demokratik dan tidak ada satu bentuk kekerasan, tak peduli dilakukan oleh pihak mana, yang sepadan dengannya," kata Donhauser.
Donhauser menilai, sebagian besar penduduk Dresden bukanlah pengikut kelompok ekstrem sayap kanan atau orang-orang anti-demokrasi.
Bagaimanapun, Aschenbach menyebut pemerintah kota Dresden tak wajib melakukan apapun seiring resolusi yang diterima itu.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Muhammad Syahrianto