Rezim Kim Jong-un Masih Prioritaskan Pengembangan Rudal Nuklir di Tengah Ancaman...

Korea Utara telah dikenai sanksi PBB sejak 2006 atas program nuklir dan rudal balistiknya. Dewan Keamanan PBB terus memperkuat sanksi dalam upaya untuk memotong pendanaan untuk program-program tersebut. Beberapa sanksi yang dijatuhkan adalah larangan ekspor batu bara dan komoditas lainnya serta impor minyak. 

"Ekspor batu bara dan komoditas lain yang dikenai sanksi dari DPRK terus berlanjut, tetapi pada tingkat yang jauh berkurang. Impor produk minyak yang dilaporkan ke panel turun secara substansial pada paruh pertama tahun ini," menurut laporan PBB. 

Pyongyang juga terus mengakses lembaga keuangan internasional dan pekerja terus mendapatkan uang di luar negeri untuk digunakan dalam program negara." Pejabat di luar negeri terus merasakan tekanan untuk mengembangkan aliran pendapatan," ujar pemantau sanksi PBB.  

Pemantau mengatakan mereka terus menyelidiki keterlibatan Korea Utara dalam aktivitas dunia maya global dan kolaborasi oleh akademisi dan universitas Korea Utara dengan lembaga ilmiah di luar negeri. 

"Dengan fokus pada studi dengan aplikasi potensial dalam program WMD (senjata pemusnah massal)," katanya menguatkan dugaan sebelumnya telah melaporkan bahwa Korea Utara telah mencuri ratusan juta dolar menggunakan serangan siber.