IAI Inisiasi Terkait Sustainability Reporting, Wamenkeu: Kita Betul-betul Memasuki Era Baru

Warta Ekonomi, Jakarta -

Dalam rangka Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia berkomitmen menurunkan emisi karbon sebesar 29% - 41% pada tahun 2030. Konsekuensinya, dibutuhkan Rp3.461 triliun untuk pendanaan mitigasi perubahan iklim, dengan kebutuhan terbesar pada sektor energi dan transportasi yang mencapai Rp3.307 triliun. Lebih jauh, dibutuhkan sebuah sistem pelaporan yang mampu mengakomodir dinamika terkini dalam bentuk comprehensive sustainability reporting.

Fakta itu disampaikan Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia, Suahasil Nazara, pada acara Sustainability Roundtable Discussion yang diselenggarakan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam rangka mengantisipasi dampak perubahan iklim pada keberlanjutan perekonomian global.

Focus group discussion ini diikuti oleh perwakilan dari institusi strategis, di antaranya Bank Indonesia, OJK, BKF Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Bappenas, IAPI, KAP Big Four, hingga berbagai asosiasi yang memiliki concern dan keterkaitan langsung dengan isu sustainability.

Wamenkeu Prof Suahasil mengatakan, penurunan emisi karbon Indonesia di tahun 2030 dapat terjadi sebesar 29% dengan usaha sendiri dan 41% jika Indonesia mendapatkan bantuan internasional.

“Pendekatan pemerintah terkait perubahan iklim, ujungnya adalah comprehensive sustainability reporting yang perlu kita buat inline dengan standar internasional, namun perlu mendapat perspektif dari konteks pembangunan Indonesia yang sustainable,” ujar Wamenkeu. 

Baca Juga: Sri Mulyani Menghimbau Penguatan Peran Akuntan dalam Recovery Pasca Covid-19

“Saya mengapresiasi IAI yang mengadakan sustainability roundtable discussion ini karena sekarang kita betul-betul memasuki era baru dengan komitmen-komitmen lama yang makin lama makin kuat resonansinya kepada pembangunan dunia dan pembangunan Indonesia,” Prof. Suahasil menjelaskan. 

Menurutnya, meskipun saat ini kita berada di masa pandemi Covid-19 dan berupaya keras menanganinya, namun seyogyanya pandemi ini tidak menghalangi tujuan jangka panjang Indonesia dan dunia, yang antara lain terdiri dari aspek sustainability, climate change, perubahan struktur ekonomi yang sangat productivity based, hingga meningkatkan produktivitas.

Indonesia telah menerima Presidensi G20 untuk tahun 2022 dan kini menjadi leader 20 negara ekonomi terbesar yang menentukan arah dunia ke depan. “Dalam kerangka ini, kita akan melakukan berbagai pertemuan, termasuk tema kritikal sustainability financing yang didukung oleh sustainability reporting. Karena itu, munculnya Corporate Comprehensive Reporting adalah konsekuensi jangka panjang dalam menangani climate change di dunia,” tegasnya.

Pada saat yang sama, Wamenkeu menyampaikan apresiasinya kepada IAI yang selama 64 tahun turut membangun perekonomian Indonesia melalui berbagai Standar Akuntansi Keuangan, menyediakan akuntan profesional, hingga menjaga integritas dan transparansi entitas ekonomi. Di masa depan, ekonomi Indonesia akan menghadapi tantangan dalam bentuk sustainability yang ke depan akan semakin intens, mendalam, dan menjadi perhatian negara. 

“Saya mengapresiasi adanya comprehensive reporting sehingga membuat transparansi, memberikan baseline, memberi transparansi untuk kepentingan pelaporan, transparansi kepada stakeholders, kepada investor, dan juga kepada perhitungan emisi kita,” Wamenkeu menekankan. 

Dalam konteks ini, Wamenkeu mendukung inisiasi IAI dalam penyelenggaraan Sustainability Roundtable Discussion ini. Ia berpesan, dalam merumuskan standar sustainability reporting, Indonesia tidak berangkat dari titik nol. “Kita harus inline dengan international standards dengan mempertimbangkan perspektif lokal,” pungkasnya.