Ukraina Bergejolak, Peneliti Beber Tujuan Alexander Lukashenko di Muka Vladimir Putin

Warta Ekonomi, Moskow -

Selama bertahun-tahun, pemimpin Belarusia Alexander Lukashenko, seorang operator politik yang cerdik yang berkuasa sejak 1994, bermain dengan Timur melawan Barat untuk keuntungan politik dan menolak gagasan menjadi tuan rumah pangkalan militer permanen Rusia.

Tetapi sejak Presiden Rusia Vladimir Putin menopangnya dengan dukungan politik dan ekonomi untuk membantunya mengatasi protes oposisi besar-besaran pada tahun 2020, ia telah melepaskan banyak lapisan otonomi itu, kata para analis.

Baca Juga: Orang Dekat Macron Sampaikan Vladimir Putin Berjanji untuk Tidak Melakukan...

"Saya pikir dia akhirnya memutuskan bahwa untuk tetap berkuasa, dia harus mengandalkan aliansi strategisnya dengan Moskow dan tentu saja latihan militer gabungan ini merupakan manifestasi lain dari kedekatan baru ini," kata Andrey Kortunov, kepala Dewan Urusan Internasional Rusia yang dekat dengan Kementerian Luar Negeri di Moskow.

"Sekarang dia mendapat dukungan penuh dari Putin sebagai imbalan atas kesetiaannya. Rupanya kedua belah pihak senang dengan kesepakatan ini, setidaknya untuk saat ini," katanya.

Dalam beberapa bulan terakhir, Lukashenko secara terbuka menawarkan untuk menjadi tuan rumah rudal nuklir Rusia di Belarus.

Moskow dan Minsk telah menyetujui doktrin militer bersama untuk proyek integrasi "negara serikat" mereka. Pesawat-pesawat tempur Rusia sekarang secara teratur berpatroli di perbatasan Belarusia.

Tahun lalu kedua negara membuka pusat pelatihan bersama di Grodno di Belarus barat.

"Ini adalah kode dasar untuk kehadiran permanen," kata Mathieu Boulegue, seorang peneliti di lembaga pemikir Chatham House London.

"Anda dapat menyebutnya apa yang Anda inginkan: apa pun retorika di sekitarnya, itu akan berubah menjadi kehadiran permanen informal yang selalu diinginkan Rusia," tambahnya.

Pada 27 Februari, Belarusia diperkirakan akan mengadakan referendum untuk mengubah konstitusinya. Perubahan akan mencakup penghapusan status formalnya sebagai negara "netral" dan zona "bebas nuklir".