Big Data yang Luhut Klaim Soal Penundaan Pemilu Disebut Pengamat Tidak Bisa Dipertanggungjawabkan!
Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengeklaim memiliki big data masyarakat yang ingin pemilu ditunda.
Hal itu menjadi ramai diperbincangkan karena dianggap tidak valid.
Peneliti Utama Indonesia Political Opinion (IPO) Catur Nugroho membongkar klaim big data Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.
Menurut Catur, Luhut Binsar terlihat tidak mengetahui arti dari big data sehingga memicu polemik penundaan Pemilu 2024.
"Ucapan Luhut yang menyampaikan penundaan pemilu dengan alasan big data itu tidak bisa dipertanggungjawabkan validitasnya," ucap Catur dilansir dari GenPI.co, Selasa (22/3).
Catur menjelaskan Luhut Binsar Pandjaitan terlihat asal melemparkan isu big data kepada masyarakat.
Baca Juga: Analisis Refly Harun Nggak Main-main Soal Pemecatan Loyalis Jokowi yang Jadi Saksi Munarman, Simak!
Padahal, kata dia, data tersebut belum tentu benar karena banyak cacatnya.
"Jangan-jangan beliau juga nggak paham apa yang dimaksud big data itu. Kalau big data hasil dari media sosial, itu belum bisa merepresentasikan suara rakyat Indonesia," jelasnya.
Menurut dia, pergerakan media sosial bisa dimanipulasi karena terdapat akun-akun bodong yang bisa mengisi survei tersebut.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Bayu Muhardianto
