Menparekraf Dorong 17 Subsektor Ekonomi Kreatif Masuk di E-katalog LKPP

Menparekraf Yakin Business Matching Belanja Produk Lokal Bakal Percepat Kebangkitan Ekonomi

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif  Sandiaga Salahuddin Uno, meyakini pelaksanaan kegiatan Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri akan mempercepat kebangkitan ekonomi nasional dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

Sandiaga mengatakan kegiatan ini merupakan upaya mendukung pemulihan ekonomi nasional yang memberdayakan pengusaha-pengusaha dalam negeri, terutama sejumlah pelaku UMKM yang ikut berpartisipasi memasarkan produk-produknya.

 "Kegiatan Business Matching ini melibatkan kurang lebih 1.000 orang perwakilan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, industri, serta pelaku UMKM," kata Sandiaga.

Selain itu, Sandiaga menjelaskan dalam kegiatan ini juga tersedia berbagai booth yang berkaitan dengan pelayanan publik seperti booth konsultasi sertifikasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dan booth konsultasi pengadaan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Di mana, para pelaku UMKM yang hadir dalam acara ini bisa memperoleh informasi yang dibutuhkan terkait pengembangan usahanya ke depan.

Pada kesempatan ini, Sandiaga menyebutkan Kemenparekraf juga telah membentuk tim Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) yang juga menunjang pelaksanaan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI). Baca Juga: LKPP Diminta Menyederhanakan Sistem e-Katalog Bagi UMKM

"Tahun lalu, dalam tiga bulan di akhir 2021 ada lebih dari 150 ribu transaksi penjualan produk Bangga Buatan Indonesia dengan total nilai Rp36 miliar," katanya.

Dalam kegiatan ini, lanjut Sandiaga, Kemenparekraf berkomitmen untuk menggunakan produk dalam negeri dengan total nilai Rp43,21 miliar. Mulai dari produk kendaraan, kesehatan, herbal, makanan dan minuman, laptop, furnitur, hingga alat tulis kantor.

"Mudah-mudahan ini bisa membuka peluang usaha dan lapangan kerja seluas-luasnya dan seperti tadi diumumkan Bapak Menkomarves ada Rp214 triliun yang sudah memiliki komitmen dan ini diharapkan kalau total Rp400 triliun tercapai maka akan ada peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 1,4 persen dan lebih dari 1,9 juta lapangan kerja akan tercipta," kata Sandiaga.

Stop Impor, Pemerintah Komitmen Tingkan Belanja Produk Dalam Negeri

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan pada belanja pengadaan barang dan jasa dari produk dalam negeri dapat menembus lebih dari Rp400 triliun pada Bulan Mei 2022 mendatang.

Presiden Jokowi menuturkan, saat ini belanja pengadaan barang dan jasa dari produk dalam negeri baru terealisasi Rp214 triliun. Dalam hal ini, pemerintah pusat dan daerah dapat berkontribusi 1,7% dan BUMN 0,4% kepada pertumbuhan ekonomi Indonesia jika mampu melakukan pengadaan barang dan jasa dari dalam negeri.

"Di tengah kesulitan ekonomi yang melanda dunia saat ini, Indonesia harus memiliki keinginan yang sama untuk membeli dan bangga pada buatan lokal melalui Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia," ungkapnya dalam Pengarahan Presiden RI Tentang Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia 2022 di Nusa Dua, Bali, Jumat (25/3/2022) yang diterima dalam keterangan tertulis.

Dalam hal ini, Lanjut Jokowi, pemerintah berkomitmen meningkatkan belanja pengadaan  barang dan jasa kementerian atau lembaga pemerintah daerah dan BUMN melalui penggunaan produk dari dalam negeri. Namun, saat ini pembelanjaan barang dan jasa dalam produk dalam negeri masih belum maksimal.

"Saya lihat pengadaan barang dan jasa ini belinya barang impor semuanya. Padahal kita punya pengadaan barang dan jasa pusat itu Rp526 triliun, daerah Rp535 triliun, BUMN 420 triliun. Ini uang besar sekali yang pernah kita lihat. Ini kalau digunakan enggak usah muluk-muluk, dibelokkan 40% saja itu bisa men-trigger pertumbuhan ekonomi kita," ujar Presiden.

Dia mencontohkan, banyak produk yang dapat diproduksi dalam negeri dan tidak perlu impor. Seperti CCTV, seragam dan sepatu TNI dan Polri, alat kesehatan dan tempat tidur rumah sakit, alsintan dan traktor pertanian, ATK, dan lainnya.

"Kalau kita beli barang impor, kita memberi pekerjaan ke negara lain. Capital outflow, berarti uang kita keluar, pekerjaan ada di sana bukan di sini. Coba kita belokkan ke sini, barang yang kita beli dari dalam negeri, berarti akan ada investasi, membuka lapangan pekerjaan sampai 2 juta lapangan pekerjaan," tegas Presiden Jokowi.

Presiden juga meminta, meminta agar produk UKM segera masuk ke e-katalog LKPP. Ditargetkan pada akhir 2022, sebanyak 1.000.000 produk UKM mampu hadir dalam e-katalog LKPP untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah.

"Saya minta segera dorong juga UKM daerah untuk masuk ke e-katalog LKPP. Masukan sebanyak banyaknya. Akhir tahun bisa tembus 1.000.000 produk UKM kita untuk dimasukkan ke e-katalog. Sering sekali yang dikeluhkan SNI sulit, sertifikat juga. Ini barang-barang dari kita sendiri kok, permudah itu, buat sederhana, jangan ruwet dan bayar mahal. Kapan UKM kita maju kalau SNI aja sulit. Dipermudah biar semuanya bisa masuk ke e-katalog. Kalau kita semangat semua, UKM kita senyum semua. Mereka akan berproduksi, menambah kapasitas mereka," tuturnya.