Sofyano Zakaria: Stok BBM Bukan Hanya Pertamina, Pemerintah Juga Harus Tanggung Jawab

Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (PUSKEPI), Sofyano Zakaria menilai, ketahanan stok BBM Nasional tidak seharusnya diberatkan kepada Pertamina, melainkan pemerintah harus mempunyai tanggung jawab yang besar.

"Semakin tinggi kemampuan stok BBM Nasional maka akan semakin bagus ketahanan stok nasional negeri ini," katanya dalam keterangan tertulisnya, Kamis (7/4/2022).

Baca Juga: Catat! Soal Wacana Naikan Harga Pertalite, Pertamina: BBM Subsidi Kewenangan Pemerintah

"Karena stock bbm menyangkut dan terkait erat dengan ketahanan energi dan ini adalah terkait dengan kepentingan bangsa yang sangat menyangkut hajat kepentingan bangsa ini, maka sudah saat nya stock bbm nasional ditangani sepenuhnya oleh negara dan atau pemerintah,” tambahnya.

Lebih jauh ia mengatakan, ketahanan stok BBM Nasional harusnya tak dibebankan atau hanya menjadi tanggung badan usaha apalagi badan usaha “Non BUMN" seperti PT Patra Niaga yang telah resmi menjadi Sub Holdingnya Pertamina. 

"Soal ini harus dipahami benar oleh pemerintah. Karenanya di masa pemerintah Jokowi ini jika soal stok BBM Nasional bisa dialihkan menjadi tanggung jawab pemerintah, maka ini akan menjadi hal yang luar biasa yang akan tercatat dalam sejarah dunia migas di Republik ini," tukasnya.

"Sudah saatnya SKK Migas difungsikan untuk menyediakan dan bertanggung jawab terhadap stok BBM Nasional, apalagi SKK Migas adalah institusi nya pemerintah," pungkasnya.

Baca Juga: Keterlaluan! Warga Amerika Haus Bensin Murah, BBM Bersubsidi di Meksiko pun Dijarah

Sebelumnya dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi VII DPR RI, Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati menegaskan bahwa strategic fuel reserve memang dikelola oleh negara.

“Kalau kami sekarang dengan 21 hari  dengan harga sekarang itu bebannya senilai US$ 6,7 miliar. Jadi untuk memaintenance cadangan 21 hari, cadangan operasinya Pertamina ini idle money kita harus US$6,7 milyar,” kata Nicke di Komisi VII DPR RI, Rabu kemarin.

Nicke mengingatkan jika cadangan hari BBM ditambah, maka bisa dihitung berapa beban biaya yang akan dikeluarkan perusahaan milik negara tersebut.

“Kami berhitung, untuk menambahkan ke 30 hari saja itu nambah lagi US$3 miliar. Dan itu kami tidak sanggup,” tegas Nicke. 

Ia juga meminta mengenai cadangan harus ada kebijakan dan alokasi untuk strategic fuel reserve yang bisa untuk menambah ketahanan energi nasional. Yang ada di Pertamina sebagai badan usaha adalah cadangan operasi.

“Dan menurut kami dengan sistem distribusi yang ada cadangan operasi yang ada 21 hari, sudah cukup untuk menjaga pasokan BBM dan juga Elpiji,” imbuh Nicke.