Menteri PPN Tekankan Pentingnya Inovasi Kebijakan Berbasis Data yang Berkualitas

Pemerintah Indonesia juga menggagas sejumlah program perlindungan sosial yang bertujuan untuk mengurangi dampak ekonomi dari Covid-19. 

"Program perlindungan sosial di Indonesia dimulai dari perbaikan data perlindungan sosial melalui integrasi data penerima manfaat, implementasi layanan standar tunggal, hingga pelaksanaan program bantuan jaminan sosial dan jaminan kehilangan pekerjaan," ujar Menteri Suharso. 

Baca Juga: Suharso: Pemulihan Ekonomi Indonesia Sudah Baik, Tapi Tetap Harus Tingkatkan Produktivitas

Sementara itu, ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina berpotensi menekan pertumbuhan global, termasuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

"Untuk itu, reformasi struktural yang inovatif di sektor-sektor prioritas dan penciptaan lapangan kerja yang inovatif menjadi kunci untuk mengurangi risiko ketegangan global. Program ini bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja untuk 2,6 hingga 3,1 juta orang pada 2022," ujar Menteri Suharso. 

Baca Juga: Inklusif dan Berkelanjutan, Menteri PPN Bahas Transformasi Ekonomi dalam Penyusunan RKP 2023

Menutup sambutannya, Menteri Suharso menyampaikan urgensi dari pembuatan kebijakan berbasis riset dan bukti, yaitu inovasi kebijakan yang berkualitas dibutuhkan untuk mengatasi tantangan masa depan, memitigasi risiko masa depan, dan memastikan kebijakan relevan; riset penting dalam pembuatan inovasi kebijakan yang berkualitas; Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk membuat kebijakan ekonomi yang berbasis pengetahuan; menciptakan budaya pembuatan kebijakan yang berbasis bukti yang berkelanjutan untuk menghasilkan solusi yang inovatif. 

"Tidak ada waktu yang lebih tepat daripada saat ini untuk mengambil bagian dalam proses pembuatan kebijakan berbasis bukti yang berkualitas tinggi di negara kita," pungkas Menteri Suharso.