B20 Berikan Rekomendasi untuk Mengisi Kesenjangan Infrastruktur di Indonesia, Begini Isinya

B20 Finance & Infrastructure (F&I) Task Force (TF) untuk G20 memberikan rekomendasi terkait dengan perlunya pengembangan proyek infrastruktur yang siap diinvestasikan (investment-ready) untuk mengisi kesenjangan infrastruktur. 

F&I TF juga telah merancang pengembangan pipeline proyek yang investment-ready bagi sektor swasta, dan kebijakan sektor publik yang diperlukan untuk memperbaiki kesenjangan infrastruktur. 

Chair B20 Finance & Infrastructure Task Force, dan CEO Indonesia Investment Authority, Ridha Wirakusumah, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengembangkan empat rekomendasi kebijakan untuk mengatasi permasalahan yang diidentifikasi oleh TF yaitu meningkatkan akses ke sumber pembiayaan yang terjangkau dan sesuai untuk infrastruktur, mendorong kolaborasi antarnegara untuk mempercepat transisi yang adil menuju net-zero.

Kemudian, lanjut Ridha, perlu juga dilakukan percepatan pengembangan dan adopsi infrastruktur digital dan cerdas, dan terakhir meningkatkan regulasi jasa keuangan global untuk mencapai keseimbangan yang lebih baik antara pertumbuhan ekonomi, produktivitas dan stabilitas.

Baca Juga: Dorong Peningkatan Perdagangan-Investasi, Transisi Energi dan Proyek Berkelanjutan, B20 Roadshow ke Jepang

“Kami ingin meningkatkan kesadaran akan pentingnya kolaborasi, kemitraan dan investasi bersama untuk pembangunan infrastruktur, dengan penekanan pada persiapan proyek untuk memastikan kelayakan komersial dan kesiapan investasi. Pembangunan infrastruktur yang berkualitas adalah upaya jangka panjang yang pada akhirnya bergantung pada imbal hasil yang didorong secara komersial dan pelaksanaan proyek,” kata Ridha, dalam acara bertajuk “Developing Better Infrastructure Business Cases” yang diselenggarakan oleh PwC Indonesia sebagai Knowledge Partner untuk F&I TF, di Jakarta, Selasa (9/8/2022). 

Dalam kesempatan ini, B20 Finance & Infrastructure Task Force Knowledge Partner Team Leader dan Infrastructure Leader di PwC Indonesia, Julian Smith, menuturkan bila PwC Indonesia selama ini mengadaptasi metodologi “Five Case Model” (5CM) untuk diterapkan dalam proyek infrastruktur di Indonesia yang juga dinilai sejalan dengan prinsip-prinsip G20. 

“Setiap proyek infrastruktur di Indonesia dapat diuntungkan dari business case yang jelas untuk mendeskripsikan mengapa proyek tersebut diperlukan dan bagaimana menindaklanjutinya,” tutur Julian. 

Baca Juga: B20-G20 Indonesia Bakal Fokus Percepat Inklusi dan Transformasi Digital

Head of International pada Infrastructure and Projects Authority, HM Treasury UK, James Ballingall, mengungkapkan bila Infrastructure and Projects Authority Inggris Raya bekerja sama dengan negara-negara di seluruh dunia untuk mengadaptasi dan menerapkan metodologi 5CM, menyediakan program pelatihan untuk praktisi sektor publik dan swasta, dan membantu mendanai proyek-proyek percontohan - termasuk business case untuk program transportasi massal perkotaan di Indonesia untuk wilayah Bandung Raya. 

“5CM membantu pemerintah untuk menyiapkan proyek agar sukses dan untuk menarik investasi internasional, sehingga layanan publik dapat diberikan secara berkelanjutan dan kesenjangan investasi infrastruktur global dapat dikurangi,” jelasnya. 

Sementara itu, B20 Finance & Infrastructure Task Force Policy Manager dan Partner di PwC Indonesia,  Radju Munusamy, menyoroti soal imbal hasil dari proyek infrastruktur bagi sektor swasta. “Sebagai B20 F&I TF, kami telah mengidentifikasi perlunya menjadikan rasio risiko terhadap imbal hasil proyek infrastruktur yang menarik bagi sektor swasta sebagai isu prioritas dalam rekomendasi kebijakan kami untuk G20,” tambahnya.