Akademisi: Meski Eskalasi Teror Turun, BNPT Perlu Lebih Berdayakan Seluruh Elemen Bangsa Perangi Terorisme

Menyitir futurolog terkemuka Kenichi Ohmae, Iswadi mengatakan, tidak mungkin di era 'borderless world' ini Indonesia mengambil sikap layaknya burung unta, yang seolah menutup diri dari pengaruh luar, sementara kenyataannya ia hanya memasukkan kepala di pasir untuk tidak merespons apa pun yang terjadi di sekelilingnya.

"Kita bahkan harus tahu detil apa dan bagaimana semua terjadi, sehingga dengan yakin dan pasti bisa mengambil segala kebaikan dari segala geopolitik dunia yang terjadi di sekeliling kita," kata pria kelahiran Aceh tersebut. 

Baca Juga: BNPT Terapkan Konsep Pentahelix Cegah Terorisme

Berkaitan dengan rencana program empowering BNPT di tahun 2023, yang memerlukan dana penguatan dari luar negeri sebesar USD160 juta, secara multiyears selama tiga tahun, Iswadi memuji sikap Komisi III DPR RI yang terkesan penuh kehati-hatian alias prudent. Bagi Iswadi, memang itulah anggota DPR RI sebagai wakil rakyat yang tidak hanya mengkritik, melainkan juga harus senantiasa mengutamakan kehati-hatian dan waspada.   

Namun demikian, dalam soal rencana BNPT tersebut, Iswadi yakin bahwa tiga fokus penggunaan anggaran BNPT ke depan, yakni pengembangan Pusat Analisis dan Pengendalian Krisis (2023-2025), penguatan peralatan surveillance dan early warning system,  serta yang ketiga, pengembangan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Kerja Sama (Pusdiklat) Terorisme dan Kerja Sama Internasional, merupakan hal yang urgen saat ini. 

"Ketiga fokus program penganggaran itu ibaratnya bertanam hari ini untuk menuai segala kebaikan nanti," kata Iswadi.

Dengan penguatan sarana Pusat Krisis/Command Center, antara lain tersebut, dipastikan petugas dapat melakukan monitoring secara langsung dan cepat bila terjadi serangan terorisme. "Saya ingat pernyataan Pak Boy Rafli, ketua BNPT, bahwa saat terjadi krisis di tempat-tempat tertentu dalam konteks serangan terorisme, dengan apa yang direncanakan itu, kita bisa melakukan monitoring langsung secara realtime," kata Iswadi. 

Sementara, kebutuhan besar di bidang surveillance dan early warning system akan memungkinkan petugas negara mendeteksi buron (DPO) tersangka teroris yang berkeliaran di ruang publik. "Apalagi dikatakan BNPT bahwa itu akan terintegrasi dengan data Dukcapil, yang memungkinkan petugas melakukan deteksi lokasi-lokasi publik seperti terminal, bandara, guna pencarian DPO," kata dia. 

Dengan cara itulah, kata Iswadi, BNPT melibatkan seluruh elemen masyarakat tanpa kecuali untuk bahu membahu bergotong-royong dalam rangka meminimalisasi potensi aksi terorisme.

Baca Juga: Strategi Pentahelix BNPT Diapresiasi Pengamat Birokrasi

Sebagaimana diketahui, dalam beberapa tahun terakhir, ancaman dan eskalasi teror yang terjadi di Tanah Air mengalami penurunan tajam. Hal itu sempat diapresiasi seorang Anggota Komisi III DPR RI, Adies Kadir. Adies menilai, berkurangnya ancaman radikalisme dan terorisme ini terbilang membanggakan. Namun ia meminta semua pihak, terutama BNPT, harus senantiasa waspada.

"Turunnya terus angka radikalisme itu membanggakan kita, tapi tidak boleh lengah karena tetap saja kewaspadaan yang tinggi harus kita lakukan dari tahun ke tahun," kata Adies.