Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merumuskan peta jalan (roadmap) Net Zero Emission sektor energi Indonesia di tahun 2060.
Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, hal tersebut merupakan bukti perwujudan komitmen Indonesia sebagai bagian dari komunitas global dalam aksi mitigasi perubahan iklim.
"Apresiasi tinggi saya kepada IEA atas hasil kolaborasi dalam pembuatan trajectory aksi mitigasi yang tepat tidak hanya di sektor listrik, tetapi juga di sektor permintaan," ujar Arifin saat peluncuran Peta Jalan NZE 2060 Sektor Energi Indonesia, Jumat (2/9/2022).
Baca Juga: Transisi Energi, Arifin Tasrif Ajak Kolaborasi Antarnegara
Adapun peluncuran peta jalan tersebut dilakukan bersama dengan International Energy Agency (IEA) dinilai kedua belah pihak telah berhasil mengidentifikasi beberapa aksi mitigasi.
Beberapa aksi mitigasi di antaranya adalah pengembangan energi terbarukan secara masif dengan fokus pada solar, hidro dan panas bumi, serta penghentian bertahap (phase down) Pembangkit Listrik Tenaga Batubara (PLTU).
Penggunaan teknologi rendah emisi seperti pengembangan supergrid untuk meningkatkan konektivitas dan Carbon, Capture, Utilization, and Storage (CCS/CCUS), konversi kendaraan listrik dan penerapan peralatan efisiensi energi untuk sektor industri, transportasi dan bangunan serta penggunaan energi baru seperti nuklir, hidrogen, dan amonia.
Di samping itu, pemerintah menegaskan bahwa tambahan pembangkit listrik setelah tahun 2030 hanya berasal dari pembangkit energi baru dan terbarukan (EBT).
"Mulai tahun 2035 akan didominasi oleh Variable Renewable Energy (VRE), sedangkan pembangkit listrik tenaga nuklir akan masuk sistem pada tahun 2049," ujarnya.
Arifin menyebut, teknologi dan inovasi adalah tantangan bersama dalam mewujudkan energi bersih yang lebih mudah diakses dan terjangkau.
"Kerja sama dan solusi teknologi sangat penting untuk mendekarbonisasi sektor dan industri listrik. Kita perlu memprioritaskan penelitian, pengembangan, dan penerapan untuk teknologi generasi berikutnya," ungkapnya.
Lanjutnya, ia mengakui dukungan dan kerja sama dunia internasional sangat dibutuhkan untuk dapat mengembangkan keberlanjutan peta jalan tesebut.
"Setiap orang memiliki akses untuk berpartisipasi dalam pengembangan energi hijau. Untuk itu, ketersediaan dan akses teknologi dan pembiayaan harus terbuka lebar bagi semua negara," ujarnya.
Guna mencapai target tersebut, pemerintah akan mengundang para investor dalam mempercepat transisi energi di Indonesia. Hasil kolaborasi pemodelan bersama IEA diharapkan menjadi acuan bersama (benchmark) dunia internasional.
"Saya berharap peta jalan ini akan memberikan perspektif internasional atas perencanaan energi jangka panjang kita untuk energi masa depan yang lebih baik, bersih, reasonable, dan terjangkau dalam mencapai target emisi nol bersih," jelasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Djati Waluyo
Editor: Rosmayanti
Tag Terkait: