Adapun pendekatan yang dapat digunakan bukan hanya dua itu saja, tetapi masih ada beberapa lagi. Namun, jauh sebelum rencana bisnis dibuat, sudah selayaknya pemerintah membuat peta potensi energi bersih.
"Supaya memudahkan desa atau gabungan desa merancang dan mendirikan badan usaha," ujarnya.
Lanjutnya, demokratisasi energi bukan sekadar seluruh masyarakat Indonesia merasakan listrik. Masyarakat Indonesia juga berhak merasakan manfaat keekonomiannya.
Menurutnya, sudah terlalu lama dunia energi dikuasai oleh segelintir orang tamak yang menjadikan kemiskinan semakin panjang umurnya. Ia menilai negara tidak boleh memaksa orang untuk hormat kepada bendera sambil menyanyikan lagu kebangsaan dengan kondisi yang lapar.
"Smentara itu gerombolan manusia rakus sibuk mencuri hak-haknya yang seharusnya dipenuhi negara. Kesejahteraan itu hendaklah didistribusikan. Urgensi pembahasan demokratisasi rasanya semakin meningkat. Besar harapan hal tersebut cepat digulirkan dengan luas, seperti bahasan polisi tembak polisi," ungkapnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Djati Waluyo
Editor: Rosmayanti
Advertisement