Digiweek 2023: Awareness Tentang Perlindungan Data Pribadi Masih Perlu Sosialisasi

"Seperti kasus terbaru adalah kebocoran data paspor WNI, saya melakukan verifikasi dan saya publish, dan akhirnya pernyataan terakhir dari Dirjen Imigrasinya malah menyepelekan. Jadi kesannya seperti, tingkat kepedulian masyarakatnya sudah tinggi, penanggung jawabnya ini yang tingkat kepeduliannya masih rendah," ujar Teguh.

Teguh menambahkan, jika hal tersebut terus terjadi berulang kali, dampak kebocoran data akan lebih berat ke para penggunanya. Menurutnya, penipuan yang kerap terjadi karena kebocoran data, bukan hanya masalah literasi digital, melainkan ada faktor-faktor lain yang bisa membuat calon korban yang tidak fokus sehingga tidak sadar dirinya menjadi korban penipuan.

Baca Juga: Awas, Semua Serba 'Telanjang'! Keamanan Data Pribadi Diperlukan dalam Transaksi Online

"Ketika data kita bocor, lalu pelaku menyasar ke kita, itu kita bisa menjadi korban. Seharusnya kalau data kita tidak bocor, kita tidak kenapa-kenapa," jelas Teguh.

Jika kasus kebocoran data tidak terjadi atau ketika sudah terjadi, ia berharap ada penindakan yang jelas, terlebih saat ini sudah marak sekali kasus kebocoran data dan tanggung jawab itu bukan ada di pengguna saja.

Ia juga mengungkapkan, yang dibutuhkan para pengguna tersebut adalah rekomendasi apa yang harus dilakukan ketika kebocoran data pribadi terjadi. Maka dari itu, perlu dilakukan kerja sama semua pihak mulai dari praktisi, pengguna, dan juga dari regulatornya.

Penegakan hukum dari UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang telah disahkan pada bulan Oktober tahun lalu masih perlu didukung segenap peraturan turunan.