Kemenkeu Beberkan Jurus APBN Turunkan Stunting Lewat 3 Intervensi

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Isa Rachmatawarta, mengatakan bahwa APBN melalui Anggaran Belanja Pemerintah Pusat/Belanja K/L terus didorong untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menekan angka stunting di Indonesia.

Isa menjelaskan, APBN memuat anggaran percepatan penurunan stunting yang dilaksanakan melalui tiga intervensi, yakni intervensi spesifik, intervensi sensitif, dan intervensi dukungan yang melibatkan berbagai instansi dan lintas sektor.

Baca Juga: BPS Lapor Angka Kemiskinan Turun, Kemenkeu: Berkat Aktivitas Ekonomi yang Menguat

"Jumlah anggaran belanja pemerintah untuk mendukung percepatan penurunan stunting sebesar Rp34,15 triliun pada 2022 dan Rp30,4 triliun pada 2023," ungkapnya, dikutip Jumat (21/7/2023).

Selain itu, lanjut Isa, pemerintah juga memberikan bantuan sosial untuk kelompok masyarakat yang kekurangan, misalnya melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Pasalnya, menurut Isa, untuk membangun dan memajukan Indonesia, dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang lebih tangguh dan lebih produktif.

"Kita memilih desain belanja negara yang cukup untuk membuat anak-anak kita mampu tumbuh dengan sehat dan menjadi manusia cerdas. Perhatian APBN kepada anak-anak ada di banyak area. Kita ingin memastikan bahwa anak-anak ini mendapatkan vaksinasi yang baik, makanan yang cukup, pendidikan yang baik, dan sebagainya," tutur Isa.

Dia menuturkan, dalam beberapa tahun terakhir, APBN mengalokasikan anggaran yang besar untuk sektor kesehatan sebagai salah satu sektor yang paling terdampak pandemi.

Namun, perhatian juga diberikan kepada sektor lainnya yang berkaitan dengan kebutuhan anak-anak, misalnya sektor pendidikan melaui Program Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang pada tahun 2022 dialokasikan sebesar Rp10 triliun untuk 780 ribu mahasiswa. Pada tahun 2023, jumlahnya meningkat menjadi Rp12,8 triliun untuk 893 ribu mahasiswa. 

"Anggaran kita untuk bidang pendidikan tidak menurun, bahkan kita memberikan alokasi anggaran khusus agar anak-anak bisa mengakses pendidikan secara daring. Itu menjadi biaya ekstra. Kita distribusikan penggunaan akses internet secara gratis kepada banyak siswa dan mahasiswa," jelas Isa.

Sementara di bidang kesehatan dan perlindungan anak, APBN mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan tugas berbagai kementerian/lembaga, di antaranya melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen-PPPA).