Sambut COP-28, Kemen-PPPA Dorong Kesetaraan Gender dalam Penanganan Perubahan Iklim

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyelenggarakan Dialog Nasional: Gender dan Perubahan Iklim, Menuju The 28th Conference of Parties (COP 28), di Jakarta, Senin (31/7/2023).

Deputy V Bidang Kesetaraan Gender KPPPA, Leny Rosalin, mengatakan bahwa perubahan iklim memberikan dampak yang berbeda kepada laki-laki dan perempuan karena perbedaan gender mereka.

Baca Juga: Kementerian PPPA: TPPO Sering Kali Bermodus Magang dan Beasiswa Luar Negeri

"Perempuan dan laki-laki berpotensi menjadi korban dari Perubahan iklim. Namun, pada saat yang sama, perempuan dan laki-laki berpotensi menjadi Champion atau pelopor untuk mengatasi Perubahan Iklim melalui aksi mitigasi dan adaptasi," ucap Lenny dalam sambutannya, Senin (31/7/2023).

Lenny juga menyatakan bahwa pada High-Level Panel on the 27th Session of the Conference of Parties (COP27) to the UNFCCC bulan November 2022 lalu, KPPPA sudah menyampaikan komitmennya untuk meningkatkan peran perempuan dalam aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta untuk melaksanakaan mandat dari Lima Work Programme on Gender (LWPG) di Indonesia dengan langkah-langkah sebagai berikut:

• Memulai penyusunan Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim dengan pendekatan partisipatori;
• Membentuk Sekretariat Nasional (Seknas) Gender dan Perubahan Iklim untuk mendukung penyusunan Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim serta pelaksanaannya, dengan melibatkan seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) terkait pengendalian perubahan iklim;
• Membentuk Kelompok Kerja Multistakeholder dalam Seknas yang terdiri dari K/L dan unsur lain seperti dunia usaha, lembaga masyarakat, NGO, dan filantropi.

Dialog nasional ini diselenggarakan dengan tujuan untuk menyepakati berbagai isu penting perubahan iklim yang dihadapi oleh perempuan seperti ketidakamanan pangan, kesehatan, air bersih, sanitasi, migrasi, dan kebencanaan. Isu yang tak kalah penting adalah meningkatnya Gender Based Violence, meningkatnya kemiskinan dan rendahnya akses perempuan terhadap ekonomi dan Sumber Daya Alam, seiring dengan terjadinya bencana akibat perubahan iklim.

Dirjen Perubahan Iklim KLHK, Laksmi Dewanti, menyebutkan, KLHK sangat mendukung gagasan penyusunan Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim sesuai dengan mandat LWPG ini. Gagasan ini sejalan dengan Enhanced Nationally Determined Contribution (E-NDC) Indonesia 2022.

Dalam dokumen ENDC tersebut telah menegaskan bahwa: "Indonesia menghormati, mempromosikan, dan mempertimbangkan kewajibannya terhadap hak asasi manusia, hak atas kesehatan, hak masyarakat adat, masyarakat lokal, migran, anak-anak, remaja, lansia, orang-orang dengan kemampuan berbeda, dan orang-orang yang berada dalam situasi rentan, serta hak atas pembangunan, termasuk kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan kesetaraan antargenerasi. Keterlibatan pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat sipil akan terus ditingkatkan."

Partisipasi semua pihak untuk melaksanakan ENDC dalam rangka menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca, sangat berarti. Jiro Tominaga, Country Director ADB (Asian Development Bank) untuk Indonesia menyatakan sangat senang dapat berkontribusi mendukung Acara ini. ADB mengapresiasi Pemerintah Indonesia dalam Upaya-upaya Indonesia untuk mengatasi perubahan Iklim, menurunkan emisi gas rumah kaca melalui Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim.

ADB juga mengapresiasi proses penyusunan dan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim dengan melibatkan berbagai aktor pembangunan. ADB juga mendukung KPPPA dalam G20 yang menyampaikan rekomendasi kebijakan pentingnya peran, partisipasi perempuan dalam transisi energi. ADB mengajak semua pihak untuk bekerja sama mewujudkan kesetaraan Gender melalui pemberdayaan perempuan dalam melaksanakan Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim.