Kepatuhan Platform Digital Terhadap PP TUNAS Masih Timpang

"Kami kembali tegaskan tidak ada kompromi dalam hal kepatuhan, dan setiap entitas bisnis yang beroperasi di Indonesia wajib mematuhi hukum yang juga berlaku di Indonesia,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan, pemerintah memiliki kewenangan penuh untuk menindak pelanggaran.

Baca Juga: Komdigi Tegaskan Tak Ada Kompromi, Platform Bisa Disanksi Jika Tak Patuh PP Tunas

“Kami perlu mengingatkan juga, pemerintah memiliki kewenangan untuk mengambil langkah-langkah penegakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Sanksi yang ditetapkan oleh pemerintah ialah sanksi administrasi, yaitu hukuman non-pidana yang dikenakan kepada platform yang melanggar ketentuan, seperti peringatan, denda, pembatasan akses, atau pemutusan layanan. (*)