Ada Gula Ada Semut: Ingin Rakyat Sejahtera, Manfaatkan Laut

Mendongkrak Ekonomi Nelayan

Bagaimana mendongkrak ekonomi nelayan? Paket kebijakan ekonomi yang diluncurkan Presiden Jokowi baru-baru ini ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat nelayan.

Salah satu hal mendasar yang harus segera dibenahi pemerintah adalah pendidikan masyarakat pesisir. Pendidikan memiliki peranan yang sentral karena setiap negara bersaing dalam menyiapkan tenaga kerja yang berkualitas, memiliki kemampuan yang terampil, dan terdidik. Perbaikan sarana dan prasarana pendidikan di lingkungan masyarakat nelayan akan memacu peningkatan kualitas SDM nelayan.

Baca Juga: Perkembangan Teknologi Makin Canggih, Jokowi Minta Nadiem Rombak Besar-Besaran Kurikulum Pendidikan

Pendidikan yang diberikan berupa pendidikan umum maupun peningkatan kemampuan nelayan dalam menangkap hasil laut. Selain pendidikan, yang tak kalah penting adalah kesehatan. Bagaimana mungkin dapat melaut dan memanen ikan yang cukup jika kesehatannya terabaikan?

Memang disadari jika kehidupan masyarakat nelayan yang miskin dan dekat dengan laut menyebabkan tingginya kerentanan kesehatan masyarakat nelayan. Jaminan kesehatan dari pemerintah akan sangat membantu perekonomian keluarga nelayan. Jika kesehatan terjamin maka alokasi pengeluaran yang seharusnya digunakan untuk biaya kesehatan dapat dimanfaatkan oleh nelayan untuk kebutuhan hidup yang lain.

Pemerintah pusat harus mulai proaktif mendesak pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan pembangunan wilayah pesisir daerah. Pemerintah daerah didorong untuk lebih giat membantu dengan membuka kesempatan kepada masyarakat nelayan untuk dapat meningkatkan perekonomiannya. Bantuan ini dapat berupa regulasi laut yang pro nelayan kecil, pelatihan dan subsidi kebutuhan produksi ikan, serta penyediaan fasilitas pendingin ikan yang dapat digunakan oleh komunitas nelayan.

Sementara, pemerintah daerah perlu membentuk badan usaha milik daerah ataupun koperasi untuk mengatur sistem pengangkutan hasil laut yang langsung menuju pasar utama sehingga dapat mengurangi biaya distribusi dan memperlama daya tahan hasil laut. Pemerintah daerah juga harus lebih mendengar keluhan dan masukan dari komunitas-komunitas nelayan sehingga hak dan kebutuhan masyarakat nelayan dapat lebih diakomodir.

Apabila pemanfaatan laut sebagai potensi bangsa yang dahsyat itu dapat maksimal, perlu meningkatkan pengamanan, pengawasan, dan koordinasi dari segenap unsur negara yang terkoordinir, tersinergi, dan terintegrasi.

Sebenarnya Indonesia memiliki maritime surveillance system (sistem pengamatan maritim) pada sebuah institusi militer yang domainnya memang laut. Maritime surveillance system dititikberatkan pada pembangunan stasiun radar pantai dan pemasangan peralatan surveillance di kapal patroli untuk kemudian data-data hasil pengamatan dari peralatan yang terpasang tersebut dikirim ke pusat data melalui media komunikasi data tertentu untuk ditampilkan sebagai monitoring dan untuk diolah lebih lanjut.

Karena itu, sistem ini lebih cenderung berlaku sebagai alat bantu penegakan keamanan di laut, meski sangat mungkin dikembangkan lebih lanjut sebagai alat bantu pertahanan. Sistem ini harusnya dapat meyakinkan kita bahwa sesungguhnya kita sendiri mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri akan sebuah sistem yang kompleks dan rumit, yang sebelumnya dinilai hanya bisa dikerjakan oleh tenaga asing.

Seorang pakar IT diharapkan bisa membangun sebuah sistem yang mampu membangun lingkungan kelautan nasional. Sistem ini harus informatif, yaitu harus memberikan informasi yang lengkap tentang kondisi kelautan nasional, baik keadaan perairan, cuaca, kejadian penting di laut (accident maupun incident), tanda-tanda navigasi laut yang sangat membantu bagi kapal berlayar di lautan kita, dan segala informasi mengenai laut lainnya.