Merasa ‘Dikadali’ Kemenkeu, Bupati Meranti Minta Pemerintah Pusat Stop ‘Curi’ Minyak di Sana

Warta Ekonomi, Jakarta -

Nama Bupati Meranti Muhammad Adil menjadi sorotan publik belakangan ini. Hal tersebut berawal dari dirinya yang mengkritisi masalah Dana Bagi Hasil atau DBH Migas yang dinilainya tak transparan.

Bupati Adil menyampaikan itu di hadapan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Lucky Alfirman saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah se-Indonesia pada Kamis (8/12/2022).

Dalam pernyataannya Adil menyebut jika kondisi penghasil minyak di Meranti semakin bertambah, bahan capai hampir delapan ribu barel per hari.

Baca Juga: Habis Kesal Sama Kemenkeu Terus Mau Gugat Langsung Jokowi, Bupati Meranti Buka Suara: Dengarkan...

Akan tetapi DBH Migas yang didapatkan wilayah yang dipimpinnya saat ini tidak sesuai dengan yang lifting minyak yang dihasilkan. 

"Tahun ini kami menerima cuma 115 miliar naiknya cuma 700 juta saja. liftingnya naik asumsinya 100 barrel per dollar kok naiknya cuma 700 juta?" ucap Muhammad Adil dikutip dari Riauonline.co.id--jaringan Suara.com.

Ia mengungkapkan bahwa dana DBH 115 miliar itu merupakan perhitungan 60 dolar per barel dalam perencanaan pembahasan APBD. Sedangkan pada pembahasan APBD 2023 ada nota pidato Pak Presiden pada Agustus, untuk 1 barel 100 dolar. 

"Dan kemarin waktu lewat Zoom dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak bisa menyampaikan dengan terang," sebutnya.

Melalui berbagai upaya Kemenkeu menawarkan pertemuan daring padahal kata Adil dirinya inginkan audiensi langsung. 

Baca Juga: Tingkatkan UKM Jadi Naik Kelas, PLUT Salah Satu Program Prioritas KemenKopUKM

"Didesak-desak barulah menyampaikan dengan terang bahwa 100 dolar. Sampai ke Bandung saya kejar itu Kementerian Keuangan juga tidak dihadiri oleh yang berkompeten. Sampai waktu itu saya ngomong ini orang keuangan isinya iblis atau setan?" ulas Bupati Meranti.