Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Kebijakan dan Pendanaan JETP Mengesampingkan Aspek Keadilan dan Transparansi

Kebijakan dan Pendanaan JETP Mengesampingkan Aspek Keadilan dan Transparansi Ilustrasi: Wafiyyah Amalyris K
Warta Ekonomi, Jakarta -

Rencana kucuran dana dari sejumlah negara maju, seperti Inggris, Amerika Serikat, Prancis, Jerman, dan Uni Eropa untuk Indonesia melalui program Just Energy Transition Partnership (JETP) untuk transisi energi di Indonesia harusnya dilakukan secara transparan dan berkeadilan. 

Manajer Portofolio Energi Terbarukan Trend Asia, Beyrra Triasdian mengatakan, sejak peluncuran JETP di KTT G20 Bali pada November 2022 hingga kini, publik masih kesulitan mendapatkan akses informasi tentang implementasi skenario dan rencana transisi energi.

"Meski komitmen transisi energi JETP tersebut sudah delapan bulan berlalu, dokumen-dokumen perencanaan dan agendanya masih tertutup," ujar Beyrra dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (16/8/2023).

Baca Juga: Dana JETP Tidak 100% Hibah, Negara Maju Bukan Mitigasi Malah Nyari Untung

Beyyra menyangkan hal tersebut. Pasalnya, lebih dari 278 juta jiwa penduduk Indonesia berada di garis terdepan dalam krisis iklim dan telah menjadi korban kebijakan pemerintah yang candu pada energi fosil batu bara.

Kondisi tersebut, menurutnya, sangatlah jauh dari aspek keadilan yang digadang-gadang selalu disebutkan dalam berbagai skema pendanaan transisi energi. Kenyataanya masih jauh dari harapan. 

"Kami menganggap transisi energi yang berkeadilan seharusnya bersifat transparan dan partisipatif. Nyatanya, hingga saat ini tidak ada dokumen yang bisa dijangkau dengan mudah oleh publik. Ruang partisipasi publik seyogyanya menjadi hak warga negara, apalagi investasi ini akan berisiko utang yang harus dibayarkan kemudian hari," ujarnya. 

Lanjutnya, ia menilai bahwa masyarakat selalu dikesampingkan dalam keputusan-keputusan penting terkait investasi besar, terlebih masalah pengadaan energi. Padahal ketika bencana iklim dan suhu ekstrem mendera, rakyatlah yang paling merasakan dampaknya.

"Tapi informasi terkait skenario transisi, seperti komitmen pemensiunan dini PLTU, pengembangan energi terbarukan, dan bagaimana pemulihan atas dampak setiap proses pengelolaan energi, nyatanya selama ini tidak melibatkan pihak yang paling tersakiti dan dirugikan," ungkapnya.

Baca Juga: Jika Dana JETP Mengalir ke Masyarakat, Kemandirian Energi Akan Tercapai

Baca Juga: Kominfo Ajak Masyarakat Waspadai Jeratan Investasi dan Pinjol Ilegal, Begini Ciri-cirinya

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Djati Waluyo
Editor: Rosmayanti

Advertisement

Bagikan Artikel: