Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Pasca Putusan MK, Dukungan Politik pada Pemerintahan Prabowo-Gibran Diprediksi akan semakin Besar

Pasca Putusan MK, Dukungan Politik pada Pemerintahan Prabowo-Gibran Diprediksi akan semakin Besar Kredit Foto: Andi Hidayat
Warta Ekonomi, Jakarta -

Pengamat politik Tamil Selvan meyakini pasca putusan sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK), situasi politik akan kembali stabil. Hal itu diperkuat dengan rencana beberapa elite politik bertemu dengan calon presiden terpilih Prabowo Subianto. 

Selain itu, Tamil Selvan menyebut dukungan politik kepada Prabowo-Gibran menguat karena potensi ditolaknya gugatan dari tim hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD karena tuduhan kedua kubu tersebut soal bansos dijadikan instrumen politik tidak terbukti.

“Saya memprediksi bahwa tidak akan ada hubungan antara bansos dengan kemenangan Prabowo-Gibran seperti argumen yang disampaikan oleh ahli dan kuasa hukum dari 02," ujar Tamil, Selasa (9/4/2024).

"Jadi kalaupun hari ini proses itu berjalan, mari kita menghormati proses itu, tapi saya yakin setelah proses itu selesai baik pihak 01 dan 03 maka akan legowo dan bersama-sama bergabung untuk membangun bangsa ini ke depan,” tambahnya.

Dikatakan Tamil, konstelasi politik hari ini memberikan sinyal partai-partai di luar Koalisi Indonesia Maju (KIM) akan mendukung atau akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran termasuk tidak menutup kemungkinan partai besar seperti PDIP.

“Hal itu kita bisa lihat dari partai-partai politik yang mengusung masing-masing capres-cawapres, dalam hal ini bahkan PDIP sekalipun sudah memberikan sinyal-sinyal untuk mendukung pemerintahan ini ke depan,” ucapnya.

Menurutnya, salah satu pertimbangan PDIP ikut menjadi bagian dari pemerintahan karena Gibran masih dianggap sebagai kader PDIP, sementara Gibran sendiri tidak pernah menyatakan diri keluar dari PDIP dan bergabung menjadi kader partai lain.

“Karena Gibran itu suka tidak suka, kita percaya tidak percaya Gibran itu masih kader PDIP dan Gibran tidak pernah mengundurkan diri, PDIP sendiri juga tidak pernah memecat Gibran artinya apa? Artinya dalam pemerintahan Prabowo-Gibran nanti PDIP memiliki kadernya sebagai seorang wakil presiden,” ungkapnya.

Lanjut Tamil mengatakan komunikasi politik antara presiden terpilih Prabowo Subianto dengan partai-partai lain seperti Nasdem yang berada di kubu 01 dan rencana pertemuan Prabowo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai simbol dari 03, menjadi penanda elite parpol setidaknya mengakui kemenangan Prabowo-Gibran.

“Jadi saya kira cukup clear simbol-simbol politik yang di ruang publik itu yang bisa kita tangkap nah kendatipun hari ini ada poin demi poin yang dipertontonkan di MK, saya kira itu hanya sekedar boleh kita katakan bunga-bunga dalam perpolitikan yang menghiasi pilpres hari ini,” ungkapnya.

Lebih lanjut Tamil mengatakan para elite parpol sudah seharusnya realistis melihat tuduhan yang disampaikan dengan fakta dan bukti-bukti di persidangan tidak linear, seperti politisasi bantuan sosial (bansos), keterlibatan aparat negara, pengangkatan penjabat (pj) kepala daerah untuk memenangkan Prabowo-Gibran dan lainnya sangat lemah.

“Seperti apa yang kita lihat pada sidang MK itu, apa yang dipaparkan oleh para menteri dan kemudian apa yang disampaikan oleh para ahli dalam persidangan ya memang kita harus realistis bahwa bansos itu tidak ada liniarisasinya dengan kemenangan para kandidat tertentu,” ucapnya.

Selain itu, bansos juga kata Tamil ada pengaruhnya terhadap elektabilitas kandidat secara signifikan, terbukti dari tidak sedikti para calon legislatif (caleg) yang sudah mengeluarkan bansos untuk pemilih tapi tetapi saja tidak terpiih.

“Kita bisa melihat tolak ukurnya begini kita lihat dalam pemilihan umum yang sama dalam konteks pemilihan legislatif berapa banyak para caleg-caleg gitu yang kemudian jor-joran membagikan bantuan sosial bahkan uang tunai tetapi juga tidak terpilih,” paparnya.

“Artinya apa? Instrumen bansos, instrumen pemberian lain-lainya itu tidak menjamin keterpilihan seseorang dalam hal ini tim dari 01 dan 03 mempermasalahkan bansos yang diberikan pemerintah nah ini kan tentu menjadi tanda tanya bagaimana kemudian argumentasi yang disampaikan oleh 01 dan 03 itu yang memiliki keterpengaruhan antara bansos dan keterpilihan 02. Jadi boleh kita katakan ini hanya sekedar instrumen untuk membuat atau mencari-cari kesalahan dalam kemenangan 02,” tukasnya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Ferry Hidayat

Advertisement

Bagikan Artikel: