Digitalisasi APBD, BPKAD Jatim Dorong KKPD via Lokapasar LKPP

“Implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah merupakan langkah strategis bagi BPKAD Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah,” kata Vickar. Ia menambahkan, pemanfaatan KKPD diharapkan mempercepat proses belanja sekaligus memastikan kepatuhan terhadap regulasi.

Dari sisi perbankan, Credit Card Head Bank Mandiri Dewi Rusmy Mustari menyampaikan pemanfaatan Livin’ by Mandiri mempermudah transaksi pengadaan pemerintah daerah secara non-tunai dan terintegrasi.

“Melalui Livin’ by Mandiri, proses pembayaran pengadaan barang dan jasa pemerintah menjadi lebih mudah dan cepat. Pembayaran dapat dilakukan melalui QRIS, virtual account, maupun kanal digital lainnya dengan sumber dana KKPD,” ujarnya.

Sementara itu, CEO dan Co-Founder Mbizmarket Ryn M.R. Hermawan menekankan pentingnya integrasi pengadaan dan pembayaran digital melalui lokapasar resmi untuk menjaga akuntabilitas belanja daerah.

“Belanja e-purchasing dengan KKPD dapat dilakukan hingga maksimum Rp200 juta per transaksi. Seluruh proses tercatat secara digital dan memudahkan audit serta pemeriksaan,” kata Ryn. Ia juga mengingatkan agar pembayaran pengadaan tidak dilakukan di luar platform resmi lokapasar.

Melalui FGD tersebut, BPKAD Jawa Timur mendorong pemerintah kabupaten/kota dan OPD mempercepat implementasi KKPD dalam belanja pengadaan melalui Lokapasar Mitra LKPP sebagai bagian dari penguatan tata kelola keuangan daerah berbasis digital.