OJK: Kemudahan Akses Usaha Perlu Ditingkatkan

WE Online, Jakarta - Akses berusaha seluruh masyarakat dari aspek pembiayaan harus ditingkatkan, agar tingkat kesenjangan pendapatan antara masyarakat menengah ke bawah dan menengah ke atas dapat berkurang, sebagai hakikat dari keadilan ekonomi, kata Otoritas Jasa Keuangan.

"Kemudahan akses usaha perlu menjadi perhatian, selain akses pendidikan dan kesehatan melalui program pemerintah," kata Kepala Eksekutif Pengawas Non-Bank OJK Firdaus Djaelani dalam diskusi "Keadilan Pengelolaan Sumber Daya untuk Pemerataan" di Jakarta, Senin (9/5/2016).

Firdaus mengatakan kemudahan akses usaha dapat dicapai dengan memberikan kemudahan akses pembiayaan. Saat ini, sumber pembiayaan atau pinjaman masih didominasi oleh likuiditas perbankan yang asetnya mencapai 75 persen dari industri keuangan nasional.

Namun, akses dan literasi masyarakat menengah ke bawah untuk produk perbankan masih relatif minim. Hal itu berbanding terbalik dengan akses yang dimiliki kalangan menengah ke atas.

Maka itu, kata Firdaus, pihaknya mengupayakan agar akses masyarakat menengah ke bawah ke produk keuangan dapat meningkat, contohnya antara lain penerapan bank nirkantor (branchless banking) dan kemudahan syarat memperoleh pinjaman bagi masyarakat.

OJK pada tahun ini menargetkan dapat meningkatkan agen bank nirkantor menjadi 1 juta dari jumlah 300 ribu di akhir 2015. Hal itu agar persebaran agen dapat menjangkau masyarakat di daerah yang membutuhakn layanan keuangan perbankan.

"Kita ingin mendorong industri keuangan untuk menambah agen di daerah," kata dia.

Sedangkan, kemudahan syarat memperoleh pinjaman bagi masyarakat, adalah relaksasi mengenai syarat agunan yang diajukan ke bank, kata Firdaus. Firdaus menambahkan kemudahan akses usaha juga akan dicapai dengan penurunan bunga Kredit Usaha Rakyat yang ditekan pemerintah menjadi 9 persen dari 22 persen pada 2014.

"Rendahnya bunga KUR bisa menstimulus usaha dan konsumsi masyarakat," kata dia.

Lebih lanjut, Firdaus menjelaskan, perluasan layanan keuangan kepada masyarakat sangat penting, untuk mengurangi ketergantungan masyarakat, terutama masyarakat di daerah, terhadap rentenir.

"Kenapa masyarakat banyak yang lari ke lintah darat? Karena itu yang mudah, (pinjamannya) enggak pakai agunan. Namun, bunganya akan memberatkan masyarakat," ujarnya.

Merujuk pada data Badan Pusat Statistik, tingkat kesenjangan masyarakat masih tergolong tinggi, dengan data per September 2015 gini rasio untuk pengeluaran sebesar 0,4. Pemerintah menargetkan tahun ini, gini rasio dapat ditekan setidaknya menjadi 0,39. (Ant)