Moeldoko Diskusi Cari Solusi Terobosan Konflik Agraria, Pengamat: Langkah Out of The Box dari KSP

Nova juga mewanti-wanti bahwa persoalan konflik agraria adalah persoalan krusial yang banyak terjadi di Indonesia.  Ia menunjuk data, selama tahun 2021 saja ada 1.612 laporan masyarakat yang berkaitan dengan kasus agraria yang masuk ke kantor Ombudsman RI, lembaga negara yang berwenang melakukan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik di seluruh Indonesia. Laporan itu lebih tinggi dibandingkan kasus-kasus lain, misalnya urusan kepegawaian (984 laporan), urusan Kepolisian (940 laporan), dan pendidikan (913 laporan).

Laporan publik yang masuk ke Kantor Staf Presiden tidak jauh berbeda dengan laporan masyarakat tentang konflik agraria yang masuk ke Kantor Ombudsman RI. KSP mencatat, secara total ada 1.504 kasus konflik agraria yang masuk ke KSP sejak 2016 hingga 2022.

Baca Juga: Indonesia Perlu Kodifikasi Hukum Sengketa Pemilu, DPR: Demi Bangsa Indonesia

“Karena itu jangan dipandang enteng, karena urusan ini bersangkutan langsung dengan hajat hidup orang banyak, langsung berurusan dengan perut mereka,”kata Nova.

Itulah sebabnya, kata dia, pemerintah Presiden Jokowi menjadikannya sebagai program strategis nasional dan dimonitor langsung oleh Presiden.

Masih kata Nova, substansi nya adalah PTPN harus mengurangi dominasinya atas Lahan yg dikelola jika ingin memberi Kesejahteraan kepada masyarakat lebih Luas. Karena Negara & Pemerintah ada untuk mensejahterakan masyarakat. Tapi di sisi yang lain, Masyarakat petani penggarap --jika sudah mendapatkan Redistribusi lahan dari pengurangan area lahan PTPN  jangan langsung dijual atau dipindahtangankan/dimutasi ke Pihak lain atau Swasta/Pengusaha karena adanya lahan lebih diprioritaskan untuk penunjang kedaulatan pangan domestik keluarga dan nasional.

"IBSW sering menemukan kasus sengketa lahan antara petani penggarap dengan PTPN," pungkas Nova.
 
Sebagaimana diberitakan banyak media massa arus utama, pada Rabu (8/6) lalu, Kepala Staf Kepresidenan RI, Moeldoko, menggelar diskusi dengan banyak pakar dan wakil Kementerian BUMN dan PTPN. Diskusi tersebut dilakukan untk mencari solusi terobosan, mengingat masih banyaknya kasus-kasus konflik agraria yang terjadi di masyarakat. Saat membuka diskusi, Moeldoko mengatakan, hal itu juga dilakukan untuk menindaklanjuti amanat Presiden Joko Widodo yang menaruh perhatian besar pada penyelesaian konflik agraria yang beririsan dengan aset BUMN.

"Kita harus dapat memilih kebijakan yang dapat menyelesaikan masalah dan memperkuat kepercayaan diri para pihak bahwa permasalahan ini dapat diselesaikan," kata Moeldoko saat membuka diskusi.

Moeldoko berharap akan segera ditemukannya solusi komprehensif yang pada gilirannya tanah-tanah sengkreta tersebut dapat segera dimanfaatkan rakyat sehingga terjadi peningkatan pendapatan.

Baca Juga: Doa Terus Mengalir Iringi Kepergian Eril, Istrinya Ridwan Kamil Sampai Tak Membendung Isi Hatinya
 
"Dalam hal ini, akan ada pemberdayaan kepada penerima manfaat, yakni rakyat," kata Moeldoko.